Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah kota (Pemkot) Palembang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang Zanariah menerima audiensi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPII) yang dipusatkan di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Palembang, Senin (30/10/2023).
Dikatakan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang Zanariah, alhamdulillah solusinya sudah ada pemecahannya, jadi Dinas Pendidikan (Disdik) akan berkomunikasi dengan BPKAD. Mudah-mudahan untuk 2 bulan di tahun 2024 itu akan lancar-lancar saja.
“Di mana sebanyak 55 orang, ini terkait dengan anggarannya, untuk pembicaraannya sendiri nanti antara BPKAD dan Disdik kota Palembang,” ujarnya.
Menurut Ketua AGPAII Kota Palembang Ibrahim, S.Pdi.,M.Pdi, di mana kita dari AGPAII melakukan audiensi dengan Pemkot Palembang, di mana hal ini dipimpin oleh Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang, dengan didampingi dari Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, dan lainnya.
“Di mana agendanya hari ini bahwasanya tentang mekanisme pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) yaitu agar guru mendapatkan sertifikasi atau tunjangan,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, karena tahun kemarin tahun 2023 itu oleh pihak pemerintah guru agama itu biaya PPG 120 guru dipecah menjadi 2 batch, untuk batch 1 itu sudah selesai di bulan September tahun 2023, sedangkan batch 2 ini selesai ditahun 2024. Tentang pelaksanaan batch 2 ini rentang 1 tahun, makanya kami audiensi dengan pihak Pemkot bahwasanya bagaimana mekanisme pembayaran pihak pemerintah, karena ini kan lintas tahun.
“Di mana isinya tadi dari Staf Ahli Penjabat Walikota Palembang bahwa itu bisa dilaksanakan, mekanismenya sendiri yakni dari pihak Disdik dengan pihak BPKAD, dan pihak LPTK UIN pelaksana PPG, sehingga pembayaran PPG itu bisa dilaksanakan tanpa ada permasalahan di lapangan,” katanya.
Masih dilanjutkannya, kalau untuk nominal 1 guru di kali 120 guru sehingga jumlahnya 600 juta, di mana untuk batch 1 sebanyak 65 orang, sedangkan untuk batch 2 ini sendiri sebanyak 55 orang, yang 55 orang ini lintas tahun ini takut tidak bisa dianggarkan. Kalau untuk batch 2 ini yang 55 orang ini terdiri dari guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di kota Palembang. Untuk SMP itu sesuai dengan jumlah guru, kalau untuk SD ini jumlahnya sekitar 800 guru, sedangkan untuk SMP sekitar 300 orang.
“Jadi berapa persen itu kita kalikan, jadi SD itu jumlahnya sekitar 42 orang, dan untuk SMP nya sendiri sekitar 7 orang. Jadi pihak Staf Ahli Penjabat Walikota Palembang bahwa memerintahkan pihak BPKAD dan pihak Disdik untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya,” ucapnya.
Masih disampaikannya, dan apabila sudah selesai mereka disuruh untuk menghadap pihak LPTK, dalam hal ini pihak pelaksana PPG. Kenapa tidak sekaligus dilaksanakan untuk pembayarannya, karena pihak Disdik itu khawatir, takut tidak ada anggaran, karena anggaran itu per tahun, selesainya kita setahun maka pihak Disdik tidak berani. Sedangkan pihak lain, seperti didaerah Muara Enim, mereka itu di pecahnya, yakni di tahun 2023 ini sebesar 75 persen, nanti selesai Februari di tahun 2024 yakni sebesar 25 persen.
“Di mana kata dari pihak BPKAD bisa dilaksanakan dengan dijamak boleh dibayarkan langsung, atau sama seperti di Muara Enim, yakni 75 persen di tahun 2023 dibayar, sedangkan di tahun 2024 sebesar 25 persen, kalau memang permasalahannya tidak bisa dijamak,” bebernya. (Anton)
