PALEMBANG. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang menggelar reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 di SMA Negeri 8 Palembang, Rabu (11/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, perhatian anggota dewan tertuju pada aspirasi siswa penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, yang membutuhkan dukungan fasilitas belajar.
Salah satu anggota DPRD Sumsel dari Komisi V, Muhammad Toha, mengaku terharu mendengar langsung semangat belajar seorang siswa tunanetra di sekolah tersebut. Menurut dia, siswa itu tidak meminta hal berlebihan, melainkan hanya peralatan penunjang pembelajaran agar dapat mengikuti proses belajar secara optimal.
“Kita merasa terharu dengan semangat dan kegigihan dia untuk belajar. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa akses pendidikan yang setara harus benar-benar diwujudkan,” ujar Toha.
Ia menilai SMAN 8 Palembang telah memberikan pelayanan yang baik tanpa membedakan siswa reguler dan siswa penyandang disabilitas. Namun, menurut dia, dukungan sarana dan prasarana khusus tetap diperlukan agar proses pembelajaran inklusif berjalan maksimal.
Toha yang juga mantan Ketua DPW PKS Sumsel itu mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel untuk membahas kebutuhan prioritas bagi siswa disabilitas, terutama penyediaan peralatan belajar bagi tunanetra.
“Nanti akan kami sampaikan dalam rapat paripurna. Ini juga akan menjadi bahan Komisi V untuk dibahas bersama Disdik dan jajaran terkait,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Sumsel berkomitmen mendukung kebijakan dan anggaran yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pemenuhan kebutuhan siswa penyandang disabilitas.
“Pada intinya, kami akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas di dunia pendidikan, termasuk penyediaan peralatan bagi siswa disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi,” ujar Toha.
Reses tersebut menjadi wadah bagi para anggota dewan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan tenaga pendidik, guna menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan program dan penganggaran di tingkat provinsi.
(Yanti)
