Asisten II Setda Sumsel Dengan Didampingi Dinas Lainnya Hadiri Kegiatan Peningkatan Dukungan Pembiayaan Perbankan, Ini Hal Yang Disampaikannya Dengan Para Petani Perkebunan Sawit

 

OKI. Berita Suara Rakyat. Com

 

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan (E.Keu), dan Pembangunan Sekretariat Daerah provinsi Sumsel Ir Darma Budhy, S.T.,M.T menghadiri kegiatan peningkatan dukungan pembiayaan perbankan kepada Petani Kelapa Sawit (PKS) di provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) yang bertempat di Balai Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) provinsi Sumsel, Senin (31/7/2023).

 

Turut hadir didalam acara tersebut Kepala Bupati OKI H Iskandar, S.E, Kantor Regional VII OJK Sumsel Untung Nugroho, Perwakilan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sumsel yakni Kasi Pembiayaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian, TPH provinsi Sumsel Erma Suryani, perwakilan dari Dinas Perkebunan (Disbun) provinsi yang diwakili Kepala Bidang PSP Disbun Provinsi Sumsel Herlan Kagami, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) provinsi Sumsel Ir H Amiruddin, M.Si, dan undangan lainnya.

 

 

Dikatakan Asisten II bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Ir Darma Budhy, S.T.,M.T, didalam sambutannya menyampaikan bahwa kelapa sawit adalah komoditas strategis Indonesia dan merupakan andalan neraca perdagangan nasional dengan kontribusi yang mencapai 13,50 persen terhadap ekspor nonmigas serta menyumbang 3,50 persen total PDB Indonesia. Minyak kelapa sawit Indonesia mendominasi kebutuhan minyak nabati global dan belum tergantikan hingga saat ini.

 

 

“Perkebunan Rakyat yang dikelola oleh petani swadaya/petani kecil memiliki kontribusi yang relatif besar (41 persen luas area perkebunan kelapa sawit dan menyumbang 34 persen dari total produksi kelapa sawit di Indonesia),” ujarnya.

 

 

Kemudian, daripada itu pada praktiknya, petani kelapa sawit lokal dinilai cukup sulit dalam mengelola proses perkebunan dan penjaminan kualitas produk, sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini sering terjadi pada petani swadaya yang sudah sejak lama mengelola tanaman dengan sedikit atau bahkan tanpa pelatihan atau pengawasan sama sekali. Sebagian besar dari mereka terbiasa dengan metode pertanian lama yang menggunakan bahan kimia berlebih, pupuk kimia, dan metode “tebang dan bakar” untuk membuka lahan.

 

 

“Dibanding investasi dalam penanaman kembali dan meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini menyebabkan hasil panen yang lebih rendah, kerja kasar yang sulit, dan kualitas tanah yang memburuk mewarnai pandangan tentang minyak sawit,” ungkapnya.

 

Dilanjutkannya, aktivitas industri pengolahan sawit di lain sisi memiliki multiplayer effect dan menciptakan kawasan industri baru berbasis sawit al. pada kawasan Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), Bitung (Sulawesi Utara), dan Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumsel), serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Industri pengolahan sawit juga menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun di sektor industri sawit, khususnya daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam).

 

 

“Mempertimbangkan besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya/petani kecil (pekebun rakyat), pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan produksi kelapa sawit dimaksud baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, antara lain melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” katanya.

 

Menurut Bupati OKI Ir Iskandar, S.E, disini perlu kami sampaikan bahwa dana replanting yang sudah kita serap itu sebesar 21 ribu hektar untuk tanaman plasma, dan ditambah juga dari laporan Kepala OJK Kanreg Wilayah ada 7000, berarti kalau kita melihat secara rasio ini lebih kurang 10 persen dari luasan perkebunan sawit yang ada kabupaten OKI. Kami mempunyai sawit lebih kurang 230 ribu hektar, yang terdiri dari 165 ribuan itu dari perusahaan  inti, dan 63 ribu hektar daripada plasma.

 

“Berarti potensi kedepan yang hanya kami bisa rasakan 10 persen, mudah-mudahan yang 230 ribu hektar itu nanti plus petani-petani rakyat yang tidak tergabung didalam plasma dapat merasakan daripada dana BPDPKS dengan dukungan pembiayaan perbankan,” ucapnya.

 

Begitu juga diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM provinsi Sumsel Ir Amiruddin, M.Si, dimana kita mengucapkan terima kasih kepada para perbankan yang ada di Sumsel ini, karena sudah begitu perhatiannya mereka terhadap para petani yang ada di Sumsel, terutama di kabupaten OKI ini. Dimana untuk setiap petani ini akan mendapatkan biaya sebesar 25 juta untuk 1 kaplingnya, dimana dalam satu kapling itu yakni 2 hektar perkebunannya.

 

 

“Dan uang tersebut baru akan dikembalikan secara dicicil setelah 2 tahun, dan dikenakan bunga 6 persen dari yang dikucurkan. Dimana uang-uang tersebut diberikan oleh bank-bank itu ada dari bank Mandiri, BRI, dan Bank Sumsel Babel, dan ini sifatnya pinjaman, sehingga sifatnya dikembalikan,” imbuhnya.

 

 

Begitu juga disampaikan Dinas Perkebunan (Disbun) provinsi yang diwakili Kepala Bidang PSP Disbun Provinsi Sumsel Herlan Kagami, kegiatan ini hebat kita sama-sama bisa lihat seluruh Koperasi Unit Daerah (KUD) yang tadi sudah menerima secara simbolis pembiayaan dari pemerintah walaupun itu lewat perbankan. Kalau untuk KUD sudah pasti on the track, kita sudah dibuktikan dan kemarin dihadiri oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk panen perdananya disini, dan semuanya bagus.

 

 

“Dimana yang lebih hafal terkait KUD itu kawan-kawan Dinas Perkebunan kabupaten OKI. Kalau PSP tentu jalan, pasti jalan, tidak mungkin jalan. Outputnya adalah berkeinginan petani penerima kegiatan ini namun benar-benar memanfaatkan semua sumber-sumber yang sudah diberikan kepada mereka itu,” bebernya.

 

 

Masih disampaikannya, seperti contoh misalnya mereka dapat pendanaan untuk replanting, artinya dana-dana yang mereka dapatkan itu dimanfaatkan sesuai dengan apa yang sudah mereka susun. Terkait dengan rencana anggaran yang mereka miliki, dibeberapa KUD bisa jadi sudah, tapi dibeberapa KUD yang baru menerima mungkin dalam proses, kan ada tahapan-tahapan. Jadi mereka ditahun ini apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka biayai, dan tentu ada tahapan-tahapan.

 

 

“Kalau ditanya ada persoalan nakal atau tidak untuk KUD, sesungguhnya samalah seperti kita-kita, tapi mudah-mudahan on the track, sebab itu untuk kehidupan mereka. Harapan kepada KUD untuk memanfaatkan kesempatan yang sudah mereka miliki,” jelasnya. (Anton)

 

Pos terkait