Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini di wakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc menghadiri serta membuka secara resmi rapat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumsel Semester I Tahun Anggaran (TA) 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan retribusi daerah dan penerimaan BLUD bertempat di aula Sriwijaya kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel.
Turut hadir didalam kegiatan tersebut yakni Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Dr H Achmad Rizwan, S.STP., M.M, Kepala Bidang PDLL Bapenda Provinsi Sumsel Derga Karenza, SP., M.M, Kepala Bidang P2Patda Bapenda Provinsi Sumsel Marendra Okta Wijaya, S.E., M.M, Direktur Utama PT Jamkrida (Perseroda) Provinsi Sumsel, Direktur Utama Hotel Swarna Dwipa Palembang, Perwakilan dari PT SMS, dan undangan lainnya.
Dikatakan Asisten II Bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, di mana ada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (SumselBabel) dan PT Jamkrida (Perseroda) Provinsi Sumsel yang telah memberikan deviden.
Oleh karena itu yang belum memberikan deviden, akan kita sehatkan terlebih dahulu. Keluhan realisasi penerima Menteri Keuangan untuk daerah-daerah yang belum disahkan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
“Jika kita lihat satu persatu kontribusi dari masing-masing perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Sumsel, masih ada beberapa BUMD yang belum memberikan kontribusinya bentuk PAD,” ujarnya.
Kemudian, dalam kesempatan ini mari kita evaluasi bersama apa yang menjadi penyebab belum terealisasi setoran kontribusi deviden dari BUMD tersebut. Karena sudah menjadi tugas serta kewajiban kita bersama untuk berperan aktif dalam meningkatkan PAD.
Selain dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan lain-lain PAD yang sah juga penting untuk kita evaluasi. Dimana bagian dah maksud dan dalam kriteria pemerintah seperti jasa, giro, bunga deposito, pendapatan daerah surat denda atau keterlambatan pelaksana kerja lain.
“Selain penerimaan dan pemanfaatan aset daerah BOT, dimana ada 3 hal yang harus kita sikapi, pertama kompensasi diawal, berapa kompensasi diawal, kedua kompensasi ditengah, dan ketiga adalah kompensasi di akhir,” ungkapnya.
Menurut Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Dr H Achmad Rizwan, S.STP., M.M, sudah kita raih hingga saat ini kita sudah memasuki semester 2, yang mana di semester 2, dapat kami sampaikan juga untuk masalah target terjadi perubahan di APBD Perubahan.
Di mana yang sudah masuk ke kas daerah itu baru dari Bank Sumsel bebel dan dari PT Jamkrida (Perseroda) Sumsel, sedangkan PT TSM sudah tetapi belum di sampaikan ke kas daerah
“Untuk penyertaan modal ini ada dari PT Bukit Asam, Tbk, sudah di masukkan ke kas daerah. Artinya praktis dari target kita dari 173 Miliyar sampai dengan hari ini baru kita terima diangka 101 Miliyar,” katanya.
Dilanjutkannya, nanti pun kalau di total dengan PT TSM (Perseroda) itu paling akan bertambah di angka sekian Miliyar, sehingga totalnya bisa kita prediksi kalau tidak ada perubahan dari sektor BUMD ini sampai dengan akhir tahun mungkin paling tinggi diangka 72 persen, sehingga kita terjadi pengurangan.
Untuk PT Jasa Raharja ini on the track, kami ucapkan terima kasih, on the track berjalan, maka akhir tahun akan mencukupi sampai 100 persen. Untuk rekan-rekan BLUD secara total saat ini sudah diangka 153 Miliyar tetapi di APBD Perubahan ini mencapai angka 200 Miliyar lebih.
“Oleh karena terjadi peningkatan dari rekan-rekan BLUD terkhusus di sektor Rumah Sakit Siti Fatimah, sehingga ada 250 Miliyar. Saat ini sudah mencapai angka 90,78 dan waktu kita tinggal beberapa bulan perlu peningkatan dan percepatan untuk mencapainya,” ucapnya.(Anton)
