Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang hari ini melaksanan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran semester I Tahun Anggaran (TA) 2023 di Satuan Kerja Lingkup KPPN Palembang yang dipusatkan di aula , Kamis (31/8/2023).
Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance) sehingga dapat meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Rapat koordinasi ini mengusung tema “Tingkatkan kualitas pelaksanaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel”.
Turut hadir didalam rakor tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana,Kepala KPPN Palembang Edy Prayitno, Kepala KPPN Palembang Edy Prayitno, Kepala Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi Provinsi Sumsel, Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel, Kepala Kantor Regional (Kanreg) VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, Wakil Komandan KOREM 044/GAPO DAN-II/Sriwijaya, Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, dan undangan lainnya.
Dikatakan Kepala KPPN Palembang Edy Prayitno, pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus APBN, salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja BPN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.
Besar pagunya yang dapat direalisasikan, dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan, antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin rata, dan stabilitas perekonomian yang semakin terjaga.
“Adapun tujuan pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja selama periode semester 1 tahun 2023,” ujarnya.
Kemudian, serta melakukan koordinasi langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran di semester 2 Tahun 2023. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan anggaran.
Alhamdulillah untuk tahun ini, KPPN Palembang melayani untuk satuan kerja yang merupakan satuan kerja KL sebanyak 281 satuan kerja. Oleh karena itu pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan melalui evaluasi pelaksanaan anggaran yang kami laksanakan.
“Dimana yang kami laksanakan diataranya yakni yang terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas suatu negara merupakan kesiapan dari pelaksana anggaran, perkembangan realisasi anggaran, dan kendala-kendala yang dihadapi, serta kita carikan solusi untuk penyelesaiannya,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, dimana ini mengikuti regulasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada tingkat Kementerian, lembaga sampai dengan satuan kerja. Pengendalian dan pemantauan dilakukan berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya.
Sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Hasil pengendalian dan pemantauan dapat digunakan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
“Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan berkesesuaian kebijakan tahun berjalan, pengendalian belanja negara, dan penindakan efisiensi serta efektifitas anggaran belanja. KPPN bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada satuan kerja dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja,” katanya.
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana sekaligus membuka acara. Ia menyampaikan bahwa Belanja pemerintah atau government spending merupakan salah satu komponen yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menstabilkan perekonomian melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
Mengingat pentingnya peran tersebut, ia menegaskan pentingnya bagi satuan kerja untuk melakukan berbagai langkah untuk mendorong kinerja pelaksanaan anggaran.
“Sebagai informasi, pagu dana yang dikelola oleh KPPN Palembang adalah sebesar Rp 23,94 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 13,47 triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,47 triliun,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Juli 2023 sebesar Rp5,88 triliun atau sebesar 43,6 persen. Rinciannya adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai sebesar Rp 2,20 Triliun (61 persen dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 3,6 Triliun), realisasi Belanja Barang sebesar Rp 2,22 Triliun (45,2 persen dari pagu belanja barang sebesar Rp 4,91 Triliun).
Realisasi belanja modal sebesar Rp1,45 Triliun (29,3 persen dari pagu belanja modal sebesar Rp 4,93 Triliun) dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp 12 Miliar (48,7 persen dari pagu belanja bantuan sosial sebesar Rp 25 Miliar),
realisasi belanja transfer ke Daerah sampai dengan bulan Juli 2023 sebesar Rp 5,51 triliun atau sebesar 52,7 persen.
“Adapun dengan rinciannya sebagai berikut realisasi dana transfer umum (DAU dan DBH) sebesar Rp3,54 triliun atau 48,1 persen dari pagu Dana Transfer Umum sebesar Rp7,37 triliun. Realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) sebesar Rp 1,69 triliun atau 64,7 persen dari pagu Dana Transfer Khusus sebesar Rp 2,61 triliun,” imbuhnya.
Masih ungkapkannya, dan realisasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 280,9 Miliar atau 57,5 perse dari pagu DD sebesar Rp 488,6 Miliar. Dimana saya juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja yang berprestasi dalam kinerja pelaksanaan anggaran. Diharapkan penghargaan ini bisa meningkatkan semangat para satuan kerja mitra KPPN Palembang untuk meningkatkan kinerja di semester II tahun 2023.
Daftar satuan kerja yang meraih penghargaan dalam acara ini adalah sebagai berikut kategori penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat pagu besar, satuan kerja SATBRIMOB Polda Sumsel. Satuan kerja perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumsel. Satuan kerja operasi dan pemeliharaan sumber daya air Sumatera VIII.
“Kategori penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat pagu sedang, satuan kerja Polres Prabumulih. Satuan kerja kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) provinsi Sumsel, satuan kerja DITPAMOBVIT Polda Sumsel, kategori penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat pagu kecil satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang,” bebernya. (Anton)
