Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel Menyelenggarakan Rakorda, Berikut Beberapa Hal Disampaikan

 

Palembang. Berita Suara Rakyat. Com

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M menghadiri acara rapat koordinasi wilayah (rakorwil) semeter II Tahun 2024 TPAKD kabupaten/kota se Sumsel Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumsel dalam hal ini Biro Perekenomian Setda Provinsi Sumsel.

 

 

Turut hadir didalam kegiatan ini Sekda dari kabupaten/kota yang ada di Sumsel, perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota se Sumsel, serta para narasumber sebagai pembicara didalam kegiatan rakorwil II Tahun 2024 ini. Adapun kegiatan ini sendiri dipusatkan di ruang meeting Swarna Dwipa Hotel Palembang, Selasa (26/11/2024).

 

 

Dikatakan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M, di mana hadir dalam rangka rapat koordinasi daerah team percepatan akses keuangan daerah capacity building se Sumsel semester II Tahun 2024. Keberadaan TPKAD bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan yang menjadi pondasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

 

 

Akses keuangan yang lebih luas tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), investasi, dan pembangunan infrastruktur daerah.

 

 

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.

 

 

Kemudian, dalam upaya meningkatkan percepatan akses keuangan didaerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Dimana pemerintah telah merancang akses keuangan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian upaya peningkatan Indeks pembangunan manusia (IPM).

 

 

Dimana yang selanjutnya menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal tersebut juga menjadi konsen bagi pemprov Sumsel termasuk didalamnya otoritas jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Negara, Lembaga Jasa Keuangan,  dan stakeholder lainnya yang tergabung dalam TPKAD.

 

 

“Tentunya sepanjang tahun 2024 ini seluruh TPKAD provinsi Sumsel, kabupaten/kora telah menyusun serta merealisasikan program kerjanya demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah,” ungkapnya.

 

 

Dilanjutkannya, berbagai kendala dan hambatanterjadi selama pelaksanaan kegiatan, namun hal tersebut menjadi tantangan untuk team semakin bersinergi serta berupaya agar capaian dapat lebih maksimal pada masa yang akan datang. Untuk itu dalam kesempatan ini bersama-sama kita perlu mengevaluasi program percepatan dan perluasan akses keuangan kita ditahun 2024.

 

 

Dengan memanagemenvikasi kendala beberapa program kegiatan TPKAD provinsi Sumsel  Sumsel tahun 2024. Pertama gerakan GBII, atau PGM, dan BBWI tahun 2024, gerakan mendukung UMKM melalui Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan belanja produk dalam negeri serta meningkatkan wisata dengan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia melalui pendampingan dan edukasi epada UMKM.

 

“Kredit Linmas, peningkatan penyaluran permodelan kepada UMKM dengan beberapa alternatif permodalan, seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit komersil, kredit umum, atau kredit pembiayaan modal kerja lainnya,” katanya.

 

 

Masih dilanjutkannya, seperti kita ketahui kalau di kota Palembang ada bank perekonomian kita yakni Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), bunganya masih agak lumayan, tapi ditanggung oleh pemerintah untuk subsidi, ini untuk menggerakkan UMKM, dan ini mungkin bisa dicontoh oleh kabupaten/kota lainnya.

 

 

Tapi biasanya KUR ini untuk UMKM yang sudah lebih maju lagi, yang bukan pemula, yang pemula biasanya lewat BPR. Misalnya kota Palembang ini, lewat kesudahan mendapatkan itu baru bisa mengambil KUR dari Kementerian Keuangan.

 

 

“Jadi bisa kita manfaatkan di kabupaten/kota untuk membantu UMKM yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Kemudian akses keuangan bagi sektor prioritas kelapa sawit, ini akselerasi peningkatan akses keuangan bagi sektor perioritas di provinsi Sumsel,” ucapnya. (Anton)

 

Pos terkait