Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka silaturahmi, maka melakukan kunjungan kepada Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si.
Adapun dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH dan didampingi lainnya dan silaturahmi ini dipusatkan di ruang tengah Griya Agung Palembang.
Tampak yang hadir didalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang, dan lainnya, Jumat (22/3/2024).
Dikatakan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin Jay di dampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel Muhyidin, kita ke Sumsel menemui Penjabat Gubernur Sumsel, kebetulan Penjabat Gubernur Sumsel ini sebenarnya hubungan sangat baik dengan kami yakni BPJS Ketenagakerjaan yang di pusat, dan kebenaran beliau bertugas di Sumsel.
Tadi kami update dengan Penjabat Gubernur Sumsel bagaimana kondisi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumsel.
“Tadi kita juga bicara bagaimana kita menaikkan coverage, dan ada beberapa hal tadi sangat konkrit yang saya pikir,” ujarnya.
Kemudian, selain itu juga ada ide yang sangat brilian juga dari Penjabat Gubernur Sumsel, sebenarnya ini harus di mulai dari bawah dan harus dibuat suatu gerakan bersama.
Kalau supervisi gaungnya sama, kecil dari daerah tapi hasilnya besar kira-kira itu yang saya tangkap tadi intinya. Kemarin itu tentu kita Indonesia berduka karena teman-teman petugas KPPS dan sebagainya itu kemarin itu ada yang meninggal.
“Dari sisi jumlah yang meninggal dibandingkan dengan pemilihan umum (pemilu) sebelumnya memang tidak sebanyak dengan pemilu sebelumnya, tapi yang namanya kejadian apapun, dan meninggal apapun itu perlu kita antisipasi,” ungkapnya.
Menurut Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si didampingi Asisten I Setda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, kita bersyukur hari ini kedatangan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan ini memberikan motivasi kepada kami di Sumsel untuk terus meningkatkan lagi agar capaian lebih bagus lagi.
Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisinya, dan kita juga sudah diskusi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dan termasuk juga dengan terobosan-terobosan baru tadi.
“Insya Allah dari Sumsel ini nanti akan dilaksanakan di launching gerakan serentak BPJS Ketenagakerjaan ini sehingga semuanya akan bergerak di semua level,” katanya.
Dilanjutkannya, karena ini tanggung jawab bersama, yakni tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab perusahaan, dan tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu perlu kita dorong kesadaran bersama.
Kalau semuanya bersama-sama ini akan lebih mudah lagi dan tugas besar ini kalau kita bagi semakin kecil ke unit-unit, kalau dari pemerintahan itu dari pusat kemudian kita bagi ke desa itu akan terasa lebih ringan.
“Jadi akan dari ringan itulah nantinya yang tidak tertangani di level yang paling bawah, akan diangkat ke level atasnya, ke atasnya, dan ke atasnya lagi. Di mana gerakan itulah yang segera akan kita launching, mudah-mudahan dengan gerakan ini akan lebih cepat lagi,” ucapnya.
Begitu juga disampaikan Kepala Disnakertrans Provinsi Sumsel Ir Deliar Marzoeki RPM M.M, ada yang tidak jujur untuk para perusahaan berapa yang dilaporkan dan berapa yang ikut, dan itu ketahuan oleh kami.
Inilah kami ingin menggugah supaya mereka tahu sadar betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.
Bila tidak diurusi, maka ganti sendiri, sedangkan untuk yang melakukan hal tersebut bisa menembus diangka puluhan ribu.
“Kalau terkait dengan sanksi, justru itu kami ini kan ada kalau diibaratkan yakni domain, upah maka kami, kalau hubungan misalnya tidak bayar upah maka kami tugasnya,” imbuhnya.
Ditambahkannya, kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak harus BPJS Ketenagakerjaan, kalau yang lain tidak bisa kami mau menjangkau itu. Tapi kalau kita duduk bareng dalam bentuk oval, yakni razia bareng lah beda pula.
Untuk sidak sudah kami lakukan setiap hari, mereka tahu tentang itu, dan saya sendiri paling serius untuk hal ini, dan alasan mereka yakni terkait dengan keuangan.
Di mana kita maksimalkan supaya ini pencapaian-pencapaian ini, dan itu tadi seperti disampaikan Penjabat Gubernur Sumsel harus ada suatu gerakan-gerakan.
“Yakni gerakan serentak, tapi kami sudah mengantongi perusahaan tersebut, maksud kami adalah kamu akan carikan regulasi apa yang harus dilakukan, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dan ternama, dan nanti akan kami buka supaya tahu semua,” bebernya. (Anton)
