Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Di tengah posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam strategis nasional, diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Sumatera Selatan menjelang akhir 2025 justru memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana kebijakan daerah mampu melindungi kepentingan warganya sendiri?
Diskusi dan dialog refleksi akhir tahun yang digelar Rabu (31/12/2025) di Palembang itu bukan sekadar forum lokal. Isu-isu yang dibahas—energi, tambang, distribusi BBM, hingga fungsi pengawasan legislatif—mencerminkan problem klasik daerah kaya sumber daya yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Mengusung tema “Sumsel Kemarin, Hari Ini, dan Esok dalam Teropong Pandangan Kritis, Konstruktif, dan Solutif Tanpa Tendensi”, forum ini menghadirkan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, serta praktisi kebijakan publik. Diskusi dipandu Ketua Dewan Kesenian Palembang Muhammad Nasir dengan narasumber Ade Indra Caniago, Rektor Torik Rasit, dan Charma Afrianto.
Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan, Ir. Suparman Romans, M.Si, menilai kondisi Sumsel hari ini mencerminkan paradoks klasik daerah penghasil energi.
“Kita ini daerah batu bara dan energi, tapi masyarakat masih harus antre solar berjam-jam. Ini paradoks yang harus dijelaskan oleh negara,” ujar Suparman.
Menurutnya, antrean solar yang justru terjadi pada malam hingga dini hari menunjukkan bahwa persoalan energi bukan semata soal pasokan, tetapi soal tata kelola dan keberpihakan kebijakan.
Tambang dan Jalan Umum: Ujian Keberanian Negara
Isu lain yang mengemuka adalah kembali maraknya angkutan batu bara melintas di jalan umum setelah kebijakan pelarangan dicabut. Bagi peserta diskusi, fenomena ini menjadi ujian keberanian pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keselamatan publik.
“Ketika regulasi bisa berubah, yang konsisten justru dampaknya: kecelakaan, kerusakan jalan, dan keresahan warga,” kata Suparman.
Diskusi ini menilai bahwa tanpa kebijakan jangka panjang yang tegas, konflik antara industri ekstraktif dan ruang hidup masyarakat akan terus berulang.
Tak hanya eksekutif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi sorotan. Fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi dinilai belum sepenuhnya dirasakan publik, terutama dalam isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Para peserta menilai, demokrasi lokal tidak cukup hanya dengan pemilu, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan kebijakan yang aktif dan berpihak.
Pembangunan Fisik Diakui, Tata Kelola Dipertanyakan
Meski kritis, DPW Pekat IB Sumsel tetap mengakui adanya kemajuan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan Tanjung Carat yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, menurut Suparman, pembangunan fisik tanpa penguatan tata kelola berisiko melahirkan ketimpangan baru.
“Jalan bisa bagus, pelabuhan bisa besar, tapi kalau kebijakan tidak adil, masalah sosial tetap muncul,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPW Pekat IB Sumsel berencana mendorong diskusi terbuka mengenai pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN dan BUMD.
Isu CSR dinilai strategis karena menyentuh pertanyaan mendasar: sejauh mana korporasi yang memanfaatkan sumber daya daerah benar-benar bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan?
“CSR seharusnya menjadi alat koreksi atas dampak industri, bukan sekadar formalitas laporan tahunan,” tegas Suparman.
Lebih jauh, diskusi ini juga dipandang relevan secara nasional. Sumatera Selatan disebut sebagai miniatur tantangan pengelolaan SDA di Indonesia—antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan industri, dan hak masyarakat.
“Apa yang terjadi di Sumsel hari ini bisa terjadi di daerah lain. Karena itu, diskusi ini penting bukan hanya untuk Sumsel, tapi untuk Indonesia,” pungkas Suparman.
Diskusi akhir tahun ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi daerah dapat diukur dari seberapa berani pemerintah mendengar kritik warganya dan mengubahnya menjadi kebijakan yang adil—terutama di wilayah yang kaya, namun masih menyimpan banyak paradoks.
(Yanti/ril)
