Palembang. Berita Suara Rakyat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalal hal ini Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, memberikan penjelasan mengenai apa saja yang sudah dikerjakan di Disperkim Provinsi Sumsel.
Alhamdulillah di bulan Desember di akhir tahun 2025 ini program kerja Disperkim Provinsi Sumsel kepada secara makro dapat berjalan secara baik, demikian diutarakan Kepala Disperkim Provinsi Sumsel saat dibincangi diruang kerjanya, Selasa (30/12/2025).
Dikatakan Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, di mana seluruh bidang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Disperkim provinsi Sumsel dalam dukungan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel yakni Dr H Herman Deru, S.H., M.M dan H Cik Ujang sudah berjalan dengan baik di exiting nya di tahun 2025.
Adapun hambatan-hambatan terhadap pelaksnaan di lapangan bebeapa program menjadi catatan untuk menjadi koreksi pembenahan untuk di tahun 2026.
“Program utama kita di bidang perumahan ini yakni perumahan serta permukiman provinsi Sumsel di tahun 2025 ini, kita sudah memperbaiki PSU, permukiman-permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak serta sehat,” ujarnya.
Kemudian, ada program kita di kota Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat, Ogan Ilir (OI) dan hampir di seluruh 17 kabupaten/kota semua berjalan dengan baik exitingnya. Termasuk juga beberapa penguatan penyediaan air bersih dan sanitasi di beberapa kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik.
Selain itu juga, fungsi Unit Pelaksana Teknis Dilapangan (UPTD) yang ada Disperkim Provinsi Sumsel yang UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Bangunan (PIP2B) dan Jasa Konstruksi (Jakon) yang melayani Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melayani pemeriksaan kondisi bangunan, atau inspeksi gedung, gedung-gedung, pelayanan untuk pelatihan serta sertifikasi untuk tenaga-tenaga kerja konstruksi juga berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah semua capaian kinerja sudah 100 persen, tinggal beberapa penguatan-penguatan sehingga tupoksi di Disperkim Provinsi Sumsel ini akan lebih optimal lagi serta capaian kinerjanya akan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, banyak sih yang langsung di dampak, pertama perbaikan jalan-jalan permukiman, jalan-jalan beton yang ada di permukiman, yang tadinya becek, diatas air menjadi jalan permukiman yang sangat layak di seluruh kabupaten/kota dari beberapa pemukiman kumuh.
Sehingga ini langsung berdampak langsung manfaatnya bagi masyarakat, serta juga penyediaan air bersih penguatan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) beberapa kabupaten/kota. Sehingga penyaluran air bersih dapat dengan cepat dan dapat termanfaatkan oleh masyarakat secara langsung.
“Termasuk juga sanitasi, penyediaan WC/kloset yang sehat di kabupaten Musi Banyuasin (Muba) juga berjalan dengan baik. Terus pelayanan untuk sertfikasi jakon dan SKK serta layanan terhadap pemeriksaan gedung, bangunan gedung-gedung negara dan gedung-gedung lainnya terhadap fungsinya juga berjalan dengan baik,” katanya.
Masih dilanjutkannya, untuk permukiman yang layak itu tersebar sih, ada tiga kewenangan, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, serta ada juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Semua terbagi dan semua berjalan dengan existing sesuai dengan program dan anggaran yang ada.
Dan mudah-mudahan jalan program ini dapat berjalan terus, sehingga kita makin memperkecil kawasan kumuh yang ada di provinsi Sumsel. Kawasan kumuh banyak yang sudah kita bedah, termasuk rumahnya, tapi kita untuk sementara, karena kita regulasinya belum masih dalam proses regulasi peraturan gubernur (pergub) berkaitan dengan pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Sehingga kita membuat skema penggunaan dengan CSR yakni Corporate Social Responsibility, dan alhamdulillah tahun ini ada 79 unit di kota Palembang bedah rumah berjalan dengan baik dari bantuan teman-teman Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan para pengusaha di provinsi Sumsel,” ucapnya.
Masih disampaikannya, dengan memberikan bantuan by name by adress terhadap memang masyarakat yang memerlukan perbaikan RTLH mereka. Tahun 2026 sesuai dengan RPJMD Gubernur Sumsel penguatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan permukiman yang sehat. Sehingga program yang ada ini akan terus berjalan, koordinasi dikuatkan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota itu sendiri.
Tahun depan yakni tahun 2026 program BSPS, yakni bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Kemen PKP RI) di provinsi Sumsel itu direncanakan ada 1500 unit rumah dan tersebar di 17 kabupaten/kota semuanya dapat.
“Sehingga ini nanti, saya mengharapkan dapat langsung termanfaatkan bagi masyarakat yang memang perlu kita bantu terhadap hunian yang kurang layak sehingga menjadi layak, sehingga menimbulkan generasi yang semakin baik di provinsi Sumsel,” imbuhnya.
(Anton)
