Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Griya Kain Tuan Kentang, Palembang, Selasa (2/12/2025), menempatkan isu akses permodalan UMKM sebagai perhatian utama. Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza Sjachroedin Zainal, menegaskan perlunya konsistensi kebijakan pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rycko menyoroti masih adanya pelaku UMKM yang diminta agunan meskipun Kementerian telah menetapkan fasilitas KUR hingga Rp100 juta tanpa jaminan.
“KUR harus tepat sasaran dan sesuai aturan. Jika kebijakan menetapkan tanpa jaminan, implementasi di lapangan tidak boleh menyimpang,” ujar Rycko.
Ia menambahkan, distribusi KUR tidak boleh tersentralisasi hanya di kota besar atau pada satu bank Himbara.
“Sebaran informasi dan akses KUR harus menjangkau hingga daerah. Masyarakat tidak boleh dibatasi hanya pada satu bank,” katanya.
Selain aspek permodalan, Rycko mengapresiasi arah kebijakan UMKM Pemerintah Kota Palembang yang dinilai mampu terhubung dengan potensi pariwisata daerah. Menurutnya, integrasi UMKM dengan sektor strategis akan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Palembang memiliki modal kuat: bandara internasional, Sungai Musi, hingga sejarah Sriwijaya. Ini keunggulan yang harus dioptimalkan,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Rombongan Komisi VII, Evita Nursanty, menilai keberadaan Griya Kain Tuan Kentang sebagai bagian penting dari pelestarian warisan budaya dan ekonomi kreatif.
“Tradisi menenun adalah identitas. Pengrajin harus mendapat dukungan agar profesi ini tetap berlanjut,” tutur Evita.
Ia mengingatkan tantangan penurunan minat generasi muda untuk menjadi pengrajin. Komisi VII, kata Evita, akan mendorong program pelatihan dan pendampingan yang mampu menarik regenerasi.
Selain itu, pemerintah pusat diharapkan memberi dukungan promosi melalui pameran untuk meningkatkan penetrasi pasar produk lokal, baik di dalam negeri maupun internasional.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan komitmen pemerintah daerah memperkuat akses permodalan serta pemasaran UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan.
(Deva)
