Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Ketua DPD REI Provinsi Sumsel Zewwy Salim dengan didampingi jajaran melaksanakan audiensi dengan pemerintah kota (Pemkot) Palembang yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, S.H., M.M yang mana audiensi ini sendiri dipusatkan di ruang rapat II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Senin (17/3/2025).
Dikatakan Ketua DPD REI Provinsi Sumsel Zewwy Salim dengan didampingi lainnya mengatakan hari ini DPD REI Sumsel melakukan audiensi dengan Pemkot Palembang yang mana hari ini kita diterima oleh Wakil Walikota Palembang Prima Salam, S.H., M.M.
Kami dari DPD REI Sumsel ada beberapa poin salah satunya terkait dengan menyambut baik dengan adanya turunan SKB di 3 Menteri yakni Pembebasan PBG maupun BPHTB Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Dan yang tidak kalah penting disini, kami yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia agar menyisikan sebagian dana untuk membantu saudara-saudara kami,” ujarnya.
Kemudian, di mana yang kita ketahui bahwa intensitas hujan di kota Palembang cukup tinggi yang mengakibatkan adanya beberapa rumah dikota Palembang terendam banjir, dan ini sudah mengumpulkan donasi.
Di mana itu sudah membeli sembako untuk diserahkan kepada kota Palembang untuk dibagikan, dan kalau jumlahnya sendiri sebanyak 100 paket.
“Terkait program 3 juta rumah, kami menyambut Asta Citanya Presiden Republik Indonesia (RI) dengan adanya program satu-satunya 3 juta rumah yang sudah masuk di program Proyek Strategi Nasional (PSN),” ungkapnya.
Dilanjutkannya, kami harap dengan adanya program 3 juta rumah dari Presiden RI juga di barengi, dan diiringi oleh dengan regulasi-regulasi kebijakan yang mempermudah kami dari swasta untuk bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mewujudkan program tersebut.
Terkait dengan tata ruang dan tata wilayah, tentu juga kami sampaikan ada beberapa teman kami yang tergabung dalam REI ini yang memiliki sedikit kendala terkait dengan tata ruang.
“Di mana mereka sudah memiliki perizinan di bawah tahun 2020, tetapi terbentur dengan perizinan atau aturan baru regulasi ditahun 2022,” katanya.
Masih dilanjutkannya, di mana mereka membangun, ternyata dia mereka bangun itu sesuai dengan peraturan tahun 2022 itu termasuk di dalam kawasan konservasi. Bagaimana kami menyikapi itu, dan bagaimana pemkot juga ikut atau harus ikut andilah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Kami menghimbau kepada seluruh anggota yang tergantung dalam REI untuk tetap semangat dalam membangun perumahan dikota Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya, membangunlah dengan kualitas yang baik tanpa merugikan konsumen.
“Terkait rumah subsidi, saat ini aman, di mana kuota subsidi yang kita ketahui bahwa di tahun 2025 ada sebesar 220.000 unit kuota subsidi, dan dalam waktu dekat ini Presiden RI akan mengumumkan penambahan kuota subsidi yang jumlahnya cukup lumayan besar,” ucapnya.
Masih disampaikannya, dan kami menyambut baik itu, serta kami yakin tahun 2025 ini kuota subsidi untuk rumah MBR masih cukup serta saya kira lebih. Kalau letaknya sendir bukan hanya di kota Palembang saja, tapi semua, bukan hanya kota Palembang bahkan diseluruh Indonesia.
Terkait untuk RTLH para guru, sejauh ini kami belum berbicara lebih lanjut, karena kemarin baru dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Perumahan Rakyat dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan untuk membangun rumah guru.
“Ini juga kami masih sedang melakukan komunikasi-komunikasi, terkait audiensi ini, harapan kami sangat besar, agar masukan, maupun harapan kami itu bisa dijalankan dan di terima oleh Pemkot serta untuk angka backlog kita sebesar 340 ribu untuk kota Palembang,” imbuhnya.(Anton)
