Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palembang menyampaikan sejumlah kritik substantif kepada Pemerintah Kota Palembang dalam audiensi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Kamis (22/1/2026). Pertemuan tersebut menegaskan posisi GMKI sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah daerah, dengan tetap menjaga independensi organisasi.
Dalam audiensi itu, GMKI mengangkat tiga persoalan utama yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Palembang. Pertama, GMKI menyoroti adanya hambatan terhadap pendirian dan penggunaan rumah ibadah di sejumlah wilayah. GMKI menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh konstitusi serta berpotensi mengganggu harmoni sosial di Kota Palembang.
Kedua, GMKI menyoroti masih maraknya praktik pungutan liar, khususnya di ruang-ruang publik. Praktik tersebut dinilai tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan di tingkat lapangan.
Ketiga, GMKI mengangkat persoalan tawuran remaja yang masih kerap terjadi di Kota Palembang. GMKI menilai fenomena ini sebagai persoalan sosial serius yang tidak dapat diselesaikan semata melalui pendekatan represif. Diperlukan kebijakan preventif yang berkelanjutan, penyediaan ruang pengembangan diri bagi pemuda, serta keterlibatan berbagai pihak secara konsisten.
Christie Manurung selaku Ketua GMKI Cabang Palembang menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen GMKI dalam mengawal kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
*_“GMKI hadir bukan sekadar untuk mengkritik, tetapi juga menawarkan kerja sama yang konstruktif. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman,”_* ujarnya.
GMKI menegaskan akan terus menjaga sikap independen sebagai organisasi mahasiswa, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palembang sebagai mitra strategis dalam merumuskan dan mengawal kebijakan publik. GMKI berharap dialog yang terbangun dapat berkontribusi pada terwujudnya Kota Palembang yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh warganya.
(Yanti/rilis)
