Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, M.M., menegaskan bahwa kesetaraan gender di wilayah yang dipimpinnya bukan hanya sekedar wacana, tetapi telah menjadi aksi nyata yang terimplementasi dalam berbagai kebijakan dan struktur pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel, yang digelar di Hotel The Zuri Palembang, Selasa (15/7/2025).
Mengusung tema “Integrasi Isu GeDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam Penyusunan RPJMD dan RENSTRA 2025–2029,” kegiatan ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengaku langsung menyetujui kegiatan ini saat diusulkan oleh Dinas PPA.
“Saya langsung jawab iya, karena ini acara penting dan genting,” ungkapnya.
Menurut Herman Deru, isu kesetaraan gender tidak lagi perlu diperdebatkan.
“Lihat saja aturan Calon Legislatif sekarang, wajib 30% perempuan. Ini komitmen negara untuk kesetaraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Sumsel, sudah memahami konsep emansipasi perempuan dengan sangat baik. Bahkan, perempuan saat ini banyak yang mengisi posisi yang secara tradisional dipegang laki-laki.
“Sudah banyak tugas laki-laki yang juga dikerjakan perempuan. Mereka mampu, dan sudah terbukti,” katanya.
Namun demikian, Herman Deru mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Ia menyebut perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), sebagai tantangan nyata bagi perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas.
“Komitmen itu harus dibarengi kemampuan. AI dan kemajuan teknologi akan jadi medan persaingan yang harus dihadapi,” tambahnya.
Ia juga mengungkap bahwa kesetaraan gender sudah terwujud di lingkup Pemprov Sumsel.
“Lebih dari 30% pejabat pengambil keputusan di Pemprov Sumsel adalah perempuan,” bebernya.
Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa Sumsel tidak hanya berbicara soal gender, tapi telah memberi ruang nyata bagi perempuan untuk berkiprah.
Dalam kegiatan itu, Gubernur juga menyerahkan penghargaan Standardisasi Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak kepada sejumlah institusi. Penerima penghargaan antara lain Puskesmas Rawa Bening OKU Timur, SDN 5 Indralaya, SMPN Cecar, dan SMA Unggulan 2 Talang Ubi.
Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI Dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPA RI Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian PPA RI Ir. Destri Handayani. (ril)
