Palembang.Berita Suara Rakyat. Com
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Press Conference dengan rekan-rekan media, baik cetak, online, dan sebagainya.
Dimana Press Conference ini sendiri membahas mengenai Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) kita untuk regional Sumsel periode sampai dengan 30 Juni 2023. Kegiatan Press Conference ini sendiri dipusatkan di Kantor Kemenkeu RI DJPb Sumsel.
Adapun sebagai narasumbernya yakni Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Romadhaniah, Kepala Perwakilan Kemenkeu Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniati Christyana, Staf Ahli bidang Ekonomi Makro, dan Keuangan Internasional Parjiono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Babel Ferdinand Lengkong
Dikatakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono, disini saya mulai dahulu dari yang sifatnya nasional, secara highlight dapat kiranya bahwa kinerja Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) Indonesia Bersatu sampai Juni kemarin ditahun 2023 ini tetap solid, perkembangannya lebih terjaga dengan baik, mesti perlu diwaspadai dengan pertumbuhan penerimaan yang mengalami trend pelemahan.
“Masih ada pertumbuhan tetapi pertumbuhannya melemah, disisi lain pertumbuhan belanja masih meningkat mesti perlu di optimalkan. Dimana kita bisa lihat disini belanja sendiri sebesar 1255, 7 Triliun, kurang lebih 41 persen dari Pagu,” ujarnya.
Kemudian, kalau dari sisi persentase masih dibawah 50 persen, pendapatan negara diatas 507,9 Triliun. Disini saya akan masuk kepada hal-hal yang mempengaruhi ondisi ini kita lihat dari kondisi perekonomian global, tentunya salah satu indikator posisi global atau perkembangan global adalah dari PMI manufaktur. Kalau kita lihat di posisi per Juni 2023 masih zona kontraksi pada level 48,8 dimana kontraksi ini sudah berlangsung beberapa bulan, lebih kurang 9 bulan.
“Sehingga kalau datang resiko global yang melemah ini perlu harus diwaspadai, negara-negara yang berkontraksi pada saat ini yakni Amerika Serikat, Canada, Malaysia, Vietnam, Zona Eropa, Inggris, Amerika Latin, Italia, dan sebagainya,” ungkapnya.
Menurut Kepala Perwakilan Kemenkeu DJPb Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, Kinerja APBN Sumsel sampai dengan 30 Juni 2023 melanjutkan kinerja positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dimana realisasi Belanja Negara mencapai 40,51 persen dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai 43,39 persen dari target.
“Dimana belanja negara yang terealisasi sampai dengan bulan Juni 2023 mencapai 18,50 Triliun (40.51 persen dari pagu), dan tumbuh sebesar 4,05 persen year on year (y.o.y). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 6,02 Triliun (36,4 persen dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, bendungan, bandar udara, dan pelabuhan),” katanya.
Dilanjutkannya, selain itu juga, layanan kesehatan, penyelenggaraan permukiman warga (air minum, dan sanitasi, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun Anggaran (TA) 2024, pendidikan tinggi dan advokasi. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) Rp 12,48 Triliun (42,83 persen dari Pagu), terkait penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa (DD) dan Hibah Ke Daerah (HKD).
“Sedangkan untuk bidang ketahanan pangan dimanfaatkan untuk mendukung jaringan irigasi, kelautan dan perikanan, serta pertanian. Pelaksanaan program-program yang secara langsung menyentuh kepada masyarakat
tersebut dapat tercapai atas keberhasilan pencapaian Pendapatan Negara untuk wilayah Sumsel sebesar Rp 8,4 triliun (43,39% dari target) pada periode ini,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, angka tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp7,05 triliun, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp165,8 miliar (60,35% dari target), dan penerimaan PNBP yang mencapai Rp1,19 triliun
60,37% dari target). Dimana anggaran kebutuhan rakyat terdapat 3 komponen yakni Pendidikan, Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan. Untuk realisasi infrastruktur dan ketahanan pangan tetap terjaga, dan untuk realisasi pendidikan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, karena penyaluran TKD yang melambat.
Sedangkan realisasi untuk infrastruktur lebih rendah dibanding tahun sebelumnya disebabkan proyek lanjutan tahun lalu. Pemerintah tetap terus memperhatikan potensi penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai mengingat akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor, dan harga komoditas, sebagai bagian dari kewaspadaan atas kondisi perekonomian global yang masih bergejolak,” imbuhnya.
Begitu juga disampaikan Kepala Kanwil DJP Provinsi Sumsel dan Kepulauan Babel Romadhaniah, potret kinerja pendapatan daerah untuk capaian kinerja pendapatan daerah sampai dengan Juni 2023 mencapai 30,63 persen. Share terbesar pendapatan daerah masih berasal dari pendapatan TKD yang mencapai 79,76 persen dari total pendapatan di Sumsel sampai dengan Juni 2023. Dimana realisasi pendapatan sebesar Rp 12,54 Triliun (30,63 persen), TKD sebesar 2,31 Triliun (32,79 persen), dan pendapatan lainnya Rp 230,04 Miliyar (30,89 persen).
“Pemerintah Daerah realisasi tertinggi yakni kota Prabumulih sebesar 49,38 persen, kabupaten Musi Banyuasin sebesar 44,76 persen dan kabupaten Banyuasin sebesar 43,32 persen. Sedangkan realisasi terendah yakni kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 6,70 persen, kabupaten Empat Lawang sebesar 13,14 persen, dan kabupaten Ogan Ilir (OI) sebesar 23,68 persen,” bebernya. (Anton)
