Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Selatan, M. Anwarul Fitro, menyatakan penolakan keras dan tanpa kompromi terhadap isu dan wacana yang berkembang terkait rencana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu dan tidak lagi berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Anwarul Fitro, wacana tersebut merupakan langkah mundur dalam reformasi ketatanegaraan dan berpotensi besar melemahkan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya berdiri netral, profesional, dan bebas dari kepentingan politik kekuasaan.
“Wacana ini patut dicurigai. Menempatkan Polri di bawah kementerian justru membuka ruang intervensi politik yang lebih vulgar dan sistematis. Ini berbahaya bagi demokrasi dan supremasi hukum,” tegas Anwarul Fitro.
Ia menilai, jika Polri berada di bawah kementerian, maka institusi kepolisian berpotensi menjadi alat kekuasaan politik, bukan lagi alat negara. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang memisahkan Polri dari militer dan menempatkannya langsung di bawah Presiden untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
“Jangan bungkus kepentingan politik dengan dalih reformasi. Kalau memang ingin membenahi Polri, lakukan reformasi internal, perkuat pengawasan, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu — bukan dengan mengutak-atik posisi institusionalnya,” lanjutnya.
Pemuda Muslimin Sumatera Selatan menegaskan bahwa isu ini tidak boleh dianggap sebagai wacana biasa, karena menyangkut masa depan penegakan hukum dan stabilitas demokrasi nasional. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan polemik yang tidak produktif dan fokus pada upaya nyata memperbaiki kinerja aparat penegak hukum.
“Kami akan berdiri di barisan terdepan untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi melemahkan institusi penegak hukum dan mencederai demokrasi. Negara ini tidak boleh mundur,” tutup Anwarul Fitro.
(Sumber Poronegeri.id)
