Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Palembang, membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), Selasa (22/004/2025)
Ketua komisi III DPRD Kota Palembang Rubi Indiarta, SH mengatakan, hari ini terakhir hari ketiga pihaknya melakukan pemanggilan terhadap LKPJ laporan pertanggung jawaban, dinas-dinas terkait di mitra komisi III dan nanti pasca ini pihaknya akan buat kesimpulan, dan akan dilaporkan di paripurna.
“Dinas-dinas yang sudah kami panggil dinas Perkim, dinas PUPR, dinas perencanaan pembangunan, dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, bagian pengadaan barang dan jasa, bagian administasi, bagian umum dan Dinas Lerhubungan itu. Semuanya sudah kami panggil tampung pada hari ini nanti kami akan buat kesimpulan untuk laporan paripurna selanjutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Rubi menjelaskan, sampai hari ini catatan itu nanti akan dirangkum bersama teman-teman.
“Termasuk hal-hal apa saja nanti setelah kami ambil kesimpulan dari mereka termasuk tentang lampu jalan, jalan-jalan bocor, tentang banyaknya pungli dan segala macam nanti itu akan kami rangkum semua dan akan kami sampaikan dilaporan DPRD di paripurna,” katanya.
Kemudian sambung Rubi, genangan air salah satu konsen pihaknya. Karena ini dampak dari pemberian izin yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu.
“Sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan, maka kedepan mungkin kami minta untuk ditertibkan lagi tentang perizinan-perizinan di kota Palembang ini,” tegasnya.
“Kami terdahulu sudah menyampaikan di paripurna bahwa Palembang ini banjir bukan hanya karena perizinan yang kurang sempurna. Tapi memang karena memang tampung airnya kurang, retensinya tidak ada sebagian termasuk alang-alang lebar hanya ada satu seperti itu, drainase pun buruk. Dalam hal ini menjadi catatan kami nanti akan kami sampaikan di paripurna. Selanjutnya Insya Allah kedepan komisi III akan terus konsentrasi ke mitra-mitra kami karena pokok utama kota Palembang selain memang jalan, banjir, dan penerangan lampu jalan juga ada hal-hal lain termasuk masalah perizinan-perizinan yang ada,” tuturnya.
Rubi menambahkan kemaren pihaknya memnaggil DLH, DLH menyatakan siap untuk hal macam itu.
“Karena kami lihat mereka ini fokus membuang sampah itu di hilir harusnya mereka juga membaginya ke hulu, yang ada di keramasan kertapati, mereka lebih ke hilir daerah sukawinatan. Mereka membutuhkan sekitar 250 Armada sementara hari ini Armada itu hanya ada 145 kalau tidak salah yang beroperasi cuma 121 sisanya rusak. Untuk menyikapi hal itu, urgennya mereka itu seperti apa , sampah di kota Palembang ini sehari berapa, kekuatan angkut kita sehari berapa, sehingga kita bisa menghitung berapa mobil yang harus kita sampaikan termasuk kendala kita hari ini tidak boleh ada lagi non PNS yang ada dikota Palembang. Sehingga orang yang akan mengangkut sampah itu siapa karena sampai hari ini peraturan dari Kemenpan RI tidak boleh ada lagi non PNS yang dibekerjakan di pemerintah baik kota maupun kapupaten. Sehingga kita sekarang lagi mencari formula seperti apa karena untuk di pihak ketigakan malah biayanya makin membengkak. Kami masih mencari menghitung tenaga untuk mengangkut sampah itu siapa, karena DLH ini membutuhkan orang sedangkan honor tidak boleh lagi itu masalahnya,” paparnya.
“Kami akan mengevaluasi seluruh kegiatan-kegiatan Pemerintah kota Palembang yang bermitra dengan kami. Kami ingin pemerintah bekerjasama Walikota ingin menertibakan bangunan yang tidak berizin, menertibkan kegiatan yang tidak berizin kami akan suport itu kalau memang serius dalam hal itu,” pungkasnya.
Penulis : Yama
