Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Sumatera Selatan tengah dilanda kegelisahan besar dalam dunia olahraga. Beredar kabar bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel diduga mengancam beberapa cabang olahraga (Cabor) agar tidak bisa berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV di Musi Banyuasin (Muba) 2025 jika tidak mendukung kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027.
Surat pernyataan dan undangan yang dikeluarkan oleh KONI Sumsel disebut-sebut berisi ancaman terhadap Cabor yang menolak memberikan dukungan. Para pengurus Cabor yang sebelumnya telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel kini mendapatkan tekanan besar. Bahkan, mereka dipanggil ke kantor KONI dan dipaksa membuat surat pernyataan dukungan jika ingin Cabor mereka tetap dipertandingkan di Porprov XV Muba.
Kondisi ini membuat para atlet resah. Mereka yang tidak tahu-menahu tentang konflik internal KONI Sumsel kini terancam tidak bisa bertanding hanya karena keputusan sepihak dari kepengurusan KONI. Bukannya membina olahraga agar berkembang, kepengurusan KONI justru terkesan menjadikan olahraga Sumsel sebagai alat mempertahankan kekuasaan.
Ketua Forum Silaturahmi Cabang Olahraga (FORSICABOR) Sumsel, Lidayanto, menegaskan bahwa keputusan terkait Porprov tidak bisa diambil sepihak oleh KONI tanpa melalui rapat anggota. Ia menjelaskan bahwa Porprov merupakan bagian dari jalur seleksi menuju PON, sehingga cabang olahraga yang dipertandingkan di PON harus otomatis masuk dalam Porprov.
“Syarat Porprov itu mengacu pada syarat PON. Tidak boleh diputuskan sepihak oleh KONI. KONI seharusnya memanggil Cabor dalam forum rapat untuk menentukan Porprov, bukan dengan ancaman,” ujar Lidayanto.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa anggaran untuk Porprov bukan berasal dari KONI, melainkan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, keputusan terkait cabang olahraga yang dipertandingkan harus melalui mekanisme yang benar, bukan berdasarkan kepentingan pribadi pengurus KONI.
Sekretaris FORSICABOR, Cik Naya, menambahkan bahwa di tengah gelombang mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel, mereka justru melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satunya adalah mengganti pengurus KONI secara sepihak dengan orang-orang yang dianggap loyal, tanpa koordinasi dengan Ketua Umum Pengprov Cabor.
Tidak hanya itu, ada dugaan bahwa Porprov XV Muba dijadikan alat tawar untuk mendapatkan legitimasi dari Cabor. Beberapa Cabor yang sebelumnya dipertandingkan di Porprov XIV Lahat kini terancam tidak bisa bertanding di Muba hanya karena menyatakan mosi tidak percaya terhadap KONI Sumsel.
“Bahkan ada Cabor yang bisa kembali dipertandingkan asalkan mereka membuat surat pernyataan mendukung kepengurusan KONI Sumsel. Ini tindakan yang tidak etis dan mencederai dunia olahraga,” tegas Cik Naya.
Selain ancaman terhadap Cabor, ada dugaan kuat terkait penyalahgunaan dana. Bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan adanya dua rekening berbeda dalam pengelolaan dana pihak ketiga, termasuk dugaan penggunaan rekening pribadi staf KONI untuk mentransfer dana keberangkatan atlet ke PON secara mandiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana aliran dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan atlet?
Situasi ini membuat banyak pihak mendesak Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel untuk segera turun tangan. Dunia olahraga Sumsel tidak bisa dibiarkan dikelola oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan hanya mementingkan kekuasaan.
“KONI tidak boleh dijadikan alat untuk mengancam dan menekan Cabor. Ini bukan premanisme! Pemerintah daerah harus segera bertindak sebelum kondisi semakin parah. Jika perlu, kepengurusan KONI Sumsel saat ini harus dibekukan,” ujar salah satu pengurus Cabor yang enggan disebut namanya.(Yanti/rilis)
