Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menolak usulan POLRI berada di bawah Kementerian menuai perhatian publik, termasuk dari kalangan mahasiswa.
KAPOLRI sebelumnya menegaskan sikapnya dengan pernyataan, “Kalau Polri harus di bawah Kementerian, lebih baik saya jadi petani.”
Koordinator BEM Nusantara SUMSEL menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penegasan sikap Kapolri dalam menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya berdiri netral dan bebas dari kepentingan politik praktis.
“Kami melihat pernyataan Kapolri tersebut sebagai pesan kuat bahwa Polri tidak boleh dijadikan alat kekuasaan di bawah kementerian tertentu. Polri harus tetap independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai amanat konstitusi,” ujar ilham.
Ilham menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip profesionalisme serta netralitas aparat penegak hukum.
“Jika Polri berada di bawah kementerian, maka ada risiko intervensi politik yang semakin besar. Hal ini justru bertentangan dengan semangat reformasi dan cita-cita penegakan hukum yang adil,” lanjutnya.
Meski demikian, Koordinator BEM NUSANTARA SUMSEL, Ilham juga menekankan bahwa independensi Polri harus diiringi dengan komitmen kuat terhadap reformasi internal, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami mendukung Polri yang independen, namun kami juga menuntut Polri yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan serta kepentingan rakyat,” tegas ilham.
Koordinator BEM NUSANTARA SUMSEL mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal wacana reformasi kepolisian secara objektif dan konstitusional, tanpa melemahkan institusi Polri sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia,” tutup Ilham.
Sumber poros negeri.id
