Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), di mana kami dari Bawaslu Sumsel menghimbau kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi Sumsel agar ada sikap terhadap netralitas ini, tentunya makanya kita melakukan upaya-upaya pencegahan dahulu.
Di mana kita sosialisasikan dan kita sampaikan batasan-batasan ASN, memang ASN punya hak untuk memilih, tetapi tentunya adanya batasan-batasan jika dia dapat hadir dialam kampanye, demikian diutarakan Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Kurniawan.
Dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Kurniawan, di mana itu tidak seluruhnya kehadiran ASN itu menjadi suatu pelanggaran, ada juga yang undangan misalnya. Kalau didaerah kan ada kampanye mengundang pejabat sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat desa itu pasti ada undangan seperti itu.
Kalau ada yang mengundang-ngundang seperti itu selagi lagi tidak mengarah ke kampanye saya kira masih bisa ditoleransilah.
“Tapi kalau sudah proaktif ikut kampanye termasuk dengan simbol-simbol jari yang ada sekarang ini, itu sangat ditekankan untuk tidak dilakukan oleh seluruh ASN yang ada di provinsi Sumsel,” ujarnya.
Kemudian, memang saat ini proses panjang dari mulai kampanye, logistik, pemungutan suara, itu tentu membutuhkan energi yang memang benar-benar fit. Karena tahapan ini melelahkan, mulai kampanye ini memang sudah mulai masuk tahapan yang melelahkan.
Bahkan sampai ke pasca pemilihan umum (pemilu), ada sengketa misalnya, maka akan menambah waktu lagi, makanya kita di jajaran kita instruksikan untuk benar-benar menjaga kesehatan.
“Kalau pendampingan tenaga medis pasti ada itu, nanti ada petugas medis yang kita minta dampingi terhadap pengawas pemilu yang melaksanakan tugasnya,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, kita ada 17 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumsel, ada 241 kecamatan, dan 3000 desa/kelurahan yang ada di provinsi Sumsel, dan untuk jumlahnya sendiri nanti ke depan akan kita infokan lagi berapa totalnya.
Untuk pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ada, nanti dia menjelang pemungutan suara, biasanya 21 hari sebelum pemungutan suara, sekitar di bulan Januari 2023.
“Pada bulan tersebut kita baru akan melakukan perekrutan pengawas TPS, dan estimasi kalau untuk di Sumsel ini untuk kabupaten/kotanya saja itu ada yang 3 orang dan ada yang 5 sekitar 60-an sekian,” katanya.
Masih dilanjutkannya, pengawas kecamatannya itu di 241 kecamatan itu di kali tiga, pengawas desa dan kelurahan itu 1 orang, dan itu sejumlah desa dan kelurahan yang ada di provinsi Sumsel. Kalau di provinsi Sumsel kita komisionernya itu ada 5 orang, dan kita dibantu oleh sekretariat yang ada di Bawaslu provinsi Sumsel.
Sebenarnya banyak potensi kerawanan itu, termasuk soal netralitas, soal penyebaran bahan kampanye, apakah itu sudah sesuai ketentuan atau tidak, pemasangan alat peraga kampanye, kan nanti akan ada pemasangan peraga kampanye.
“Bukan seperti yang kemarin itu, yakni alat peraga sosialisasi, kalau sekarang sudah alat peraga kampanye, tentunya kita perhatikan tempat pasangnya di mana, dan serta untuk letak-letaknya juga,” ucapnya.
Masih disampaikannya, di mana itu nanti kita koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penempatan alat peraga kampanye itu titik-tiknya di mana saja, termasuk bahan kampanyenya. Terus misalnya ada kegiatan yang jalan sehat, dan bentuk lainnya seperti apa, kalau hadiah, dan ada door prize itu seperti apa itu yang akan kita awasi.
Terkait di Sumsel ini ada daerah perairan dan daratan, kalau perairan memang kita sudah persiapkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Tentunya ada beberapa daerah misalnya didaerah kabupaten Banyuasin, kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan kabupaten Musi Banyuasin (Muba) itu memang ada daerah-daerah perairan.
“Di mana untuk daerah dan itu memang butuh perhatian khusus, tentunya banyak kita supervisi ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan sampai ke desa itu terus kita berikan arahan-arahan terhadap pengawasan-pengawasan didaerah yang susah dijangkau itu,” imbuhnya. (Anton)
