OKU SELATAN. Berita Suara Rakyat. Com
Persoalan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga perhatian terhadap pemangku adat menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Bumi Genap, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun 2026 anggota DPRD Provinsi Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) V yang berlangsung di Desa Bumi Genap, Senin (16/11/2026).
Lima anggota DPRD Sumsel yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Sri Mulyadi, SE, M.Si dari Partai Gerindra; Andri Fitriansyah, ST, MM dari Partai NasDem; Mirza Gumai, S.IP dari PAN; Farhan Qoribi, ST dari PKB; serta Attahirah Putri Lestari, SE dari PPP.
Camat Runjung Agung, Anita Yulianti, SE, MM, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perjuangan anggota DPRD Sumsel.
“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan dikawal oleh anggota DPRD Provinsi Sumsel hingga nantinya bisa terealisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bumi Genap, Khairul Anam, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para anggota DPRD Sumsel yang telah hadir di desanya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Doni, salah seorang warga Desa Bumi Genap, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Menurutnya, kerusakan jalan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, para guru kesulitan mencapai sekolah akibat buruknya akses jalan.
Karena itu, ia meminta anggota DPRD Sumsel memperjuangkan pembangunan jalan cor beton sekaligus pembangunan jembatan permanen di desanya. Infrastruktur tersebut dinilai sangat dibutuhkan agar aktivitas masyarakat, termasuk pengangkutan hasil perkebunan, dapat berjalan lancar.

Aspirasi lainnya disampaikan Yusmiarti, Kepala UPTD SD Negeri Penanggungan. Ia berharap adanya rehabilitasi ruang kelas yang kondisinya membutuhkan perbaikan.
Selain itu, pihak sekolah membutuhkan pembangunan satu unit ruang guru karena fasilitas yang tersedia saat ini sudah tidak memadai. Ia juga meminta agar pembangunan pagar sekolah yang belum rampung dapat dilanjutkan.
Aspirasi lainnya disampaikan Yusmiarti, Kepala UPTD SD Negeri Penanggungan. Ia berharap adanya rehabilitasi ruang kelas yang kondisinya membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, Johan Sapona, warga setempat, mempertanyakan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Runjung Agung. Ia menilai masih terdapat desa yang belum tersentuh pembangunan, sementara sejumlah desa lainnya telah mendapatkan pembangunan infrastruktur.
Perhatian terhadap pelestarian adat dan budaya juga menjadi aspirasi yang disampaikan Aliyudin, selaku pemangku adat Kecamatan Runjung Agung.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Koordinator Dapil V, Sri Mulyadi, SE, M.Si, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa dilakukan berdasarkan tahapan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
Menjawab keluhan Doni dan Johan Sapona mengenai masih adanya jalan desa yang belum dibangun, ia menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan camat, pembangunan jalan tersebut belum masuk waktunya.
“Jadi, jalan yang belum dibangun bukan berarti tidak akan dibangun. Ada tahapan dan waktunya. Jika sudah waktunya, pembangunan jalan tersebut akan dilaksanakan,” jelasnya.
Terkait usulan pemberian honorarium bagi pemangku adat, Sri Mulyadi menerangkan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (Perda). Selain itu, kewenangan terkait hal tersebut berada pada pemerintah kabupaten.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PPP, Attahirah Putri Lestari, menanggapi aspirasi terkait fasilitas pendidikan yang disampaikan Kepala UPTD SD Negeri Penanggungan.
Ia menjelaskan, usulan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang guru, dan fasilitas sekolah tersebut bukan merupakan kewenangan langsung DPRD Provinsi Sumsel. Meski demikian, aspirasi itu akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti.
Sedangkan mengenai kebutuhan seragam bagi pemangku adat desa, Attahirah menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya membantu melalui dukungan anggota DPRD Sumsel Dapil V.
“Insya Allah, untuk usulan seragam pemangku adat desa nantinya akan ada bantuan dari kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil V,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses ini, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dan pengawasan anggota DPRD Sumsel, sehingga kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Runjung Agung dapat diperhatikan secara bertahap.
(Yanti/adv)


















