Reses Dapil I DPRD Sumsel di SMA N 4 Palembang, Serap Aspirasi Guru dan Siswa

PALEMBANG. Berita Suara Rakyat.Com

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar reses Masa Sidang VII Tahun 2026 dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk persoalan fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Kegiatan reses yang berlangsung di SMAN 4 Palembang, Kamis (19/11/2026), dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat.

Turut hadir anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).

Reses Dapil I ini mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.

 

Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

 

Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk guru dan siswa SMAN 12 Palembang, akan ditampung dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan agar dapat diakomodasi pemerintah provinsi.

“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya

Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos menjelaskan, reses ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dari Dapil DPRD Sumsel. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.


“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.

 

Dalam sesi dialog, Ibu Siti Nur Amalia mempertanyakan mengapa ada perbedaan pajak pada gaji setelah naik pangkat, golongan 3 yang 5 persen menjadi 15 persen untuk golongan 4, yang dinilai memberatkan guru. Menurutnya, kenaikan pangkat yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru terasa berkurang karena potongan pajak yang melonjak cukup jauh.

 

Menanggapi hal tersebut, Abdullah Taufik menjelaskan bahwa perbedaan tarif tersebut merupakan regulasi perpajakan sesuai PP 80 Tahun 2010, dimana penetapan tarif berbeda berdasarkan jenjang golongan dan kepangkatan untuk penghasilan yang bersumber dari APBN dan APBD. Ia menyebut prinsipnya adalah keadilan dan kapasitas, karena golongan yang lebih tinggi memiliki gaji pokok dan tunjangan yang lebih besar, namun ia menilai selisih 5 persen ke 15 persen terlalu jauh dan seharusnya bisa di angka 10 persen, sehingga aspirasi tersebut akan disuarakan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui jalur provinsi ke pusat.

 

Aspirasi selanjutnya disampaikan Apris Asmoro, Wakil Sarana dan Prasarana sekaligus guru geografi, yang mengaku mengalami kendala ketika mengembangkan materi pelajaran menggunakan AI. Ia meminta fasilitas AI berupa akses untuk mengembangkan pembelajaran, serta bantuan AC untuk aula sekolah dan pembangunan mushola sekolah untuk menunjang kegiatan siswa.

 

Menanggapi hal itu, Ir. Romiana Hidayati menjelaskan bahwa alokasi dana dari APBD 2027 memang sudah diketuk palu dan belum ada alokasi khusus untuk anggaran digitalisasi yang diperlukan guru-guru. Namun Komisi V bisa mengusulkan saat RDP dengan Dinas Pendidikan, seperti program satu guru satu perangkat digital, pelatihan AI, internet sekolah yang merata, sekolah percontohan berbasis AI, hingga pendampingan guru digital. Sementara untuk AC aula dan mushola, pihak sekolah diminta membuat proposal paling lambat hari Sabtu agar bisa dibawa ke Bank Sumsel Babel melalui anggaran CSR, seperti yang juga dilakukan saat kunjungan ke PLN.

 

Siswa bernama Zikri juga menyampaikan aspirasi tentang upaya DPRD memfasilitasi pendidikan di perdesaan dan perkotaan, karena ia menilai masih ada kesenjangan fasilitas antara sekolah di kota dan di desa. Ia mencontohkan siswa di daerah yang harus pergi ke sekolah lewat kebun yang rawan, hingga sulitnya sinyal dan listrik di wilayah pelosok.

 

Menjawab hal tersebut, Muhamad Toha menjelaskan bahwa DPRD berupaya memfasilitasi pendidikan melalui rapat bersama mitra, dalam hal ini Dinas Pendidikan, saat pembahasan anggaran pendidikan. Jika ada usulan yang bagus untuk fasilitas, DPRD akan mendorong agar ditambah atau dibuatkan program baru. Ia mengakui secara umum upaya itu sama, namun di kota internet lebih cepat, sementara di pedalaman sinyal dan arus listrik masih sulit sehingga kegiatan belajar lebih terkendala. Karena itu DPRD juga berkoordinasi dengan komisi lain dan mitra seperti PLN agar percepatan listrik dan fasilitas di pelosok bisa dilakukan.

(Yanti/Adv)

 

Pos terkait