PALEMBANG. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar reses Masa Sidang VII Tahun 2026 dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk persoalan fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
Kegiatan reses yang berlangsung di SMAN 12 Palembang, Selasa (17/11/2026), dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat.
Turut hadir anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).
Reses Dapil I ini mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk guru dan siswa SMAN 12 Palembang, akan ditampung dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan agar dapat diakomodasi pemerintah provinsi.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.
Chairul juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), yakni membentuk Perda bersama gubernur, menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun, serta mengajukan dan membahas rancangan peraturan daerah (Raperda).
Kedua, fungsi anggaran (budgeting), yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan gubernur.
Ketiga, fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan gubernur, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD.
DPRD juga berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait permintaan bantuan untuk kebutuhan sekolah, ia menyarankan agar pihak sekolah menyiapkan proposal resmi sehingga aspirasi tersebut dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.
“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta pihak sekolah segera menyampaikan proposal apabila membutuhkan bantuan, baik untuk perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” ujarnya.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Romiana Hidayati, menyoroti sejumlah hal penting, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan hingga inovasi program vokasi unggulan di sekolah tersebut.
Terkait persoalan banjir dan infrastruktur di sekitar sekolah, Romiana menjelaskan bahwa usulan perbaikan drainase dan jalan sebenarnya sudah masuk saat reses sebelumnya pada Februari 2025, namun belum terealisasi karena kondisi anggaran daerah.
Kendati demikian, ia mengapresiasi inisiatif pihak sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baru karena telah berupaya mencari solusi mandiri, seperti merencanakan pembuatan kolam retensi untuk mengatasi genangan air.
“Sebenarnya dengan kepala sekolah yang baru dan penuh inovasi ini, bersyukurlah SMA ini. Untuk masalah banjir saja mereka sudah berusaha mengatasi sendiri, dan ini yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Tadi juga kami baru mengusulkan bantuan untuk kamar mandi karena memang sangat dibutuhkan di sekolah ini,” ujar Romiana.
Selain infrastruktur, Romiana menyambut antusias hadirnya program vokasi baru di SMAN 12 Palembang bertajuk PAKAM (Prestasi Akademik, Kewirausahaan, dan Kemandirian), yang rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Sumsel pada 25 November mendatang. Sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi, Romiana menyatakan kesiapan asosiasinya untuk berkolaborasi melatih dan menyerap tenaga kerja dari siswa SMAN 12 Palembang, khususnya di bidang dekorasi, tata rias (MUA), fotografi, dan kerajinan tangan (handicraft).
“Program PAKAM ini diadakan karena banyak tamatan dari sini yang tidak melanjutkan kuliah. Nanti kalau mereka sudah setahun belajar dan terlihat keterampilannya, akan kami tawarkan untuk magang saat libur sekolah atau akhir pekan di perusahaan dekorasi. Jadi begitu tamat, mereka sudah punya keterampilan dan bisa langsung terjun ke dunia kerja. Harapan kami ke depan, aspirasi yang masuk dan kami ajukan ke eksekutif tahun ini bisa dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 12 Palembang, Dra. Hj. Purwiastuti Kusumastiwi, M.M., menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kehadiran rombongan anggota dewan di sekolah yang baru dipimpinnya selama lima bulan tersebut. Menurutnya, kunjungan reses ini menjadi motivasi besar bagi seluruh warga sekolah.
“Kami sangat bersyukur dan bangga dikunjungi langsung oleh Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Sumsel. Ini menjadi motivasi besar bagi kami karena SMA Negeri 12 Palembang akan segera meluncurkan sekolah PAKAM. Program ini tentu membutuhkan dukungan luar biasa dari semua pihak, tidak hanya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, tetapi juga dari jajaran DPRD Sumsel,” ungkap Purwiastuti.
Purwiastuti menambahkan, persiapan peluncuran program PAKAM telah dilakukan secara matang meskipun sempat menghadapi sejumlah kendala administratif sebelumnya. Melalui program berbasis vokasi ini, ia berharap lulusan SMAN 12 Palembang memiliki bekal keterampilan nyata agar siap bersaing di dunia kerja.
“Dalam waktu jabatan saya yang hanya dua tahun di sini, saya berusaha memunculkan nama SMA Negeri 12 Palembang agar dikenal luas tidak hanya di Sumsel, tetapi juga di tingkat nasional. Harapan kami dengan kehadiran reses hari ini, para anggota dewan dapat terus mendukung program-program sekolah sehingga anak-anak kami setelah tamat memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan tidak menganggur,” pungkasnya.
(Yanti/adv)


















