PALEMBANG. Berita Suara Rakyat.Com
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar reses Masa Sidang VII Tahun 2026 dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk persoalan fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
Kegiatan reses yang berlangsung di SMK Madyatama Palembang, Senin (16/11/2026), dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat.
Turut hadir anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).
Reses Dapil I ini mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk guru dan siswa SMK Madyatama Palembang, akan ditampung dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan agar dapat diakomodasi pemerintah provinsi.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.
Chairul juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), yakni membentuk Perda bersama gubernur, menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun, serta mengajukan dan membahas rancangan peraturan daerah (Raperda).
Kedua, fungsi anggaran (budgeting), yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan gubernur.
Ketiga, fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan gubernur, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD.
DPRD juga berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam dialog bersama pihak sekolah, sejumlah pertanyaan turut disampaikan, salah satunya mengenai status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Chairul menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian dan menjelaskan adanya rencana perubahan status kepegawaian melalui mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Untuk aspirasi guru dari SMK Madyatama adanya usulan untuk menjadi guru P3K itu akan kami sampaikan.
Terkait permintaan bantuan untuk kebutuhan sekolah, ia menyarankan agar pihak sekolah menyiapkan proposal resmi sehingga aspirasi tersebut dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.
“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta pihak sekolah segera menyampaikan proposal apabila membutuhkan bantuan, baik untuk perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Disini tadi ada permintaan bantuan pembangunan toilet. Kami akan menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMK Madyatama Palembang, Hendra Firdaus mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumsel dapil 1 Palembang yang menyerap aspirasi disini.
“Kami disini meminta bantuan pembangunan toilet. Kami berharap aspirasi kami ini dapat direalisasikan oleh bapak ibu DPRD Sumsel dapil 1,” tandasnya.
(Yanti/Adv)


















