PALEMBANG. Berita Suara Rakyat.Com
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar reses Masa Sidang VII Tahun 2026 dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk persoalan fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
Kegiatan reses yang berlangsung di SMAN 10 Palembang, Senin (16/11/2026), dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., dari Fraksi Demokrat.
Turut hadir anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra).
Reses Dapil I ini mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk guru dan siswa SMAN 10 Palembang, akan ditampung dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk selanjutnya diperjuangkan agar dapat diakomodasi pemerintah provinsi.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujarnya.
Chairul juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), yakni membentuk Perda bersama gubernur, menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun, serta mengajukan dan membahas rancangan peraturan daerah (Raperda).
Kedua, fungsi anggaran (budgeting), yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan gubernur.
Ketiga, fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan gubernur, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD.
DPRD juga berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam dialog bersama pihak sekolah, sejumlah pertanyaan turut disampaikan, salah satunya mengenai status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Chairul menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian dan menjelaskan adanya rencana perubahan status kepegawaian melalui mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah.
Terkait permintaan bantuan untuk kebutuhan sekolah, ia menyarankan agar pihak sekolah menyiapkan proposal resmi sehingga aspirasi tersebut dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.
“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta pihak sekolah segera menyampaikan proposal apabila membutuhkan bantuan, baik untuk perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Abdullah Taufik, S.E., M.M., mengatakan kehadiran anggota DPRD Sumsel di SMAN 10 Palembang merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah persoalan yang disampaikan, mulai dari kebutuhan fasilitas sekolah, persoalan PPPK, hingga masalah sosial masyarakat Kota Palembang.
“Hari ini kami dari Dapil I turun langsung ke SMAN 10 Palembang. Ada beberapa pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan, terutama terkait fasilitas sekolah, PPPK, serta persoalan sosial masyarakat. Semua aspirasi ini kami serap dan akan kami laporkan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa segera diperjuangkan dan direalisasikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 10 Palembang, Lili Rahmawati, S.Pd., M.M., menyambut baik pelaksanaan reses anggota DPRD Sumsel di sekolah yang dipimpinnya. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah, guru, dan siswa untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi.
Lili mengungkapkan, sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut di antaranya permintaan bantuan perangkat sound system, persoalan kedisiplinan dan jam kerja guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), serta kebutuhan air bersih di lingkungan sekolah.
Terkait jam kerja guru ASN, ia menjelaskan bahwa terdapat ketentuan kedisiplinan yang harus dipatuhi. Guru tidak diperkenankan langsung meninggalkan sekolah setelah menyelesaikan jam mengajar, melainkan tetap mengikuti ketentuan jam kerja hingga pukul 16.00 WIB.
Selain itu, persoalan ketersediaan air juga menjadi perhatian pihak sekolah. Menurut Lili, kendala yang terjadi bukan karena kurangnya jumlah tandon atau penampungan air, melainkan distribusi air dari PDAM yang belum optimal.
“Kami berharap persoalan distribusi air ini bisa dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan bahwa anggota DPRD Sumsel akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak PDAM agar distribusi air ke sekolah bisa lebih baik,” jelasnya.
Lili menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran anggota DPRD Sumsel yang telah datang langsung ke sekolah untuk mendengarkan aspirasi guru dan siswa.
Menurutnya, tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi dalam agenda reses. Karena itu, ia berharap pertemuan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di SMAN 10 Palembang.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bantuan untuk perbaikan lapangan olahraga dan toilet sekolah, bantuan tersebut adalah realisasi reses sebelumnya.
Pada reses hari ini, sambung Lili, kami pihak sekolah diminta menyiapkan proposal sebagai dasar pengajuan bantuan sesuai kebutuhan yang telah disampaikan.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan anggota DPRD Sumsel. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung kebutuhan sekolah. Mudah-mudahan aspirasi guru dan siswa, termasuk perbaikan lapangan olahraga dan WC, bisa segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
(Yanti/adv)

















