Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Didalam kegiatan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di PSCC.
Kegiatan ini sendiri dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendag) Republik Indonesia (RI) Dr Bina Arya Sugiarto, S.Hum., M.A, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Dr Didit Herdiawan, M.PA., M.BA, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arif Prasetyo Adi, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel yakni Gubernur Sumsel H Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang.
Turut dihadiri juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel Ir H Amiruddin, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumsel Deva Octavianus Coriza, S.E., M.M, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Darmayanti, S.E., M.M, serta para kepala daerah baik bupati, walikota, dan para kepala desa se provinsi Sumsel.
Dikatakan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumsel, yang kita pusatkan di kota Palembang yakni di Palembang Sport and Convention Center (PSCC). Dan kegiatan ini sendiri di hadiri ribuan kepala desa, lurah serta camat dari 17 kota/kabupaten se- Sumsel, sera para pejabat lainnya.
Termasuk jajaran notaris untuk penyerahan SKHP kepada para kepala desa/lurah. Zulkifli Hasan menyampaikan penekanan tajam terhadap ketimpangan pembangunan selama 28 tahun pascareformasi.
“Kita dulu bisa bangun pabrik pupuk, pesawat, kapal perang, dan satelit, tapi hari ini, desa masih miskin. Dan banyak warga tidak sekolah, kelaparan dan kekurangan gizi. Ini saatnya kita balikkan keadaan dengan membangun ekosistem ekonomi dari desa,” ujarnya.
Kemudian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bukan sekadar program pemerintah. Tapi menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan pangan, serta dari Sumsel semangat membangun Indonesia dari desa mulai dinyalakan.
Kini tugas bersama adalah memastikan api semangat ini terus menyala, dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun. Dirinya menjelaskan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah pangan, dan pembangunan desa menjadi titik awal dari perjuangan kemandirian ekonomi bangsa.
“Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat plafon modal usaha maksimal Rp 3 miliar, namun ditegaskannya, itu bukanlah bantuan atau pun hibah. Tapi pinjaman, yang artinya wajib dikembalikan dengan cara dicicil,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, oleh karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibentuk, harus memikirkan terlebih dulu unit usaha yang akan dijalankannya. “Baru kemudian diberikan pinjaman. Jadi bukan bagi-bagi uang dari APBN, tapi platform pinjaman, di mana ada beberapa jenis usaha yang dapat dilakukan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini.
Jadi usahanya jelas, ada penyaluran pupuk, pangkalan LPG, warung sembako, BRIlink, kerja sama dengan PT Pos dalam penyaluran bantuan pemerintah, penjualan alsintan ataupun kerja sama pembelian gabah petani dan sebagainya.
“Setelah usaha ini berjalan, baru kemudian pihak pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa mengajukan platform pinjaman sesuai kebutuhan. Nilai platform untuk satu Koperasi Merah Putih ini nilainya Rp 3 miliar, dengan bunga 3 persen, dan tapi ini kami usahakan bisa 0 persen,” katanya.
Menurut Gubernur Sumsel H Herman Deru, dirinya melaporkan hingga kini 3.528 desa atau 91 persen di Sumsel menggelar musyawarah desa untuk pembentukan koperasi. Dari jumlah tersebut, 89 persen desa sudah membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
Beberapa kabupaten/kota bahkan sudah 100 persen tuntas, seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas (Mura), Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas Utara (Muratara), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Muara Enim. Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau.
“Namun, dia juga mencatat beberapa daerah yang masih perlu dorongan. Seperti Kota Pagar Alam baru 54 persen, Kabupaten OKU Selatan 66 persen, dan Banyuasin 78 persen.. Selain itu, kabupaten Lahat 92 persen, Empat Lawang sebanyak 94 persen. Kabupaten OKU sebanyak 54 persen,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, mengapa OKU Selatan, Pagaralam kecil? Karena daerahnya merupakan daerah pegunungan. Namun ditegaskannya, Pemprov Sumsel dan pemerintah kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (pemkot) sangat siap jalankan misi besar ini. Koperasi di desa harus jadi garda depan ekonomi rakyat.
Kades dan Lurah akan menjadi badan pengawas, dan putra daerah akan diberi pelatihan serta akses pinjaman,” jelasnya. Pemerintah sudah menyiapkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi, dengan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
“Sementara itu kemarin, dari layar monitor Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih. Ia bahkan menargetkan pembangunan hingga 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” imbuhnya.(Anton)
