Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) maka dilakukan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Adapun penandatangan NPHD dilakukan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumsel. Untuk Sumsel penandatangan NPHD dilakukan bersama Kodam II Sriwijaya dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel. Sedangkan Kabupaten Kota dengan Dandim dan Polrestabes diwilayah kerja masing-masing, demikian diutarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si., GRCE saat hadiri kegiatan tersebut.
Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si., GRCE, proses pengamanan Pilkada yang dialokasikan provinsi Sumsel untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 234,5 miliar dan Bawaslu Rp 72,95 miliar.
Sedangkan, untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar Rp 20 miliar dan Polri sebesar 51,3 miliar. Kemudian, untuk TNI Polri se kabupaten/kota di sumsel yakni TNI Rp 54,439 miliar dan Polri sebesar Rp 135,714 miliar.
“Total menelan anggaran Rp 190,1 miliar. Dana hibah untuk TNI sebesar Rp 54,439 miliar, sedangkan Polri Rp 135,714 miliar,” ujarnya.
Kemudian, saya hadir disini dalam rangka Penandatangan NPHD Pengamanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se Sumsel 2024 bertempat di Griya Agung Palembang.
Penandatangan NPHD ini menjadi komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk menyukseskan Pilkada. Komitmen ini penting karena menyukseskan pilkada jadi tugas bersama sebagaimana suksesnya penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
“Pelaksanaan pilkada anggaran berasal dari APBD, oleh karena itu pemprov dan kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumsel menyerahkan dana hibah ke pihak terkait mulai dari KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan TNI dan Polri,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, pada hari ini kita menandatangani hibah ke TNI dan Polri sedangkan untuk KPU dan Bawaslu sudah dilakukan tahun lalu secara serentak. Penandatangan serentak ini dilakukan pertama dan Sumsel menjadi pelopor karena sebelumnya penandatangan nya sendiri-sendiri oleh provinsi, kabupaten/kota dan TNI serta Polri.
Alhamdulilah TNI dan Polri dan Provinsi dan Kabupaten Kota punya komitmen bersama untuk menyukseskan Pilkada dan melalui kegiatan ini pula agar pelaksanaan bisa lebih efektif dan maksimal.
“Meski pelaksanaan pilkada serentak baru digelar tahun ini namun Sumsel sudah terbiasa melaksanakan pilkada dan pileg sebagai sarana demokrasi di setiap level pemerintahan,” katanya.
Masih dilanjutkannya, Pemilu sekarang lebih fokus kepada pilkada provinsi dan kabupaten kota. Tentu dengan ini beban menyebar, tidak menumpuk pada satu titik namun seluruh wilayah Sumsel dan pemilu sebelum jadi contoh.
Saat ini, kata dia, sudah masuk tahapan untuk pilkada 27 November. Ini tentu jadi atensi agar pelaksanaan kondusif, serta iklim kondusif ini menjadi krusial agar seluruh aktifitas bisa berjalan dengan baik dan ini jadi modal utama dalam menjalankan tugas.
“Menjaga citra Sumsel pun tak kalah penting, Sumsel ini rumah kita, disini kita melakukan aktifitas dan maka berita positif pun harus di masip kan agar citra dan nama baik Sumsel terjaga,” ucapnya.
Masih disampaikannya, oleh karena itu media sosial harus diaktifkan sebagai bagian untuk menekan penyebaran informasi negatif, media sosial bisa jadi ajang kampanye yang efektif untuk menyebarkan informasi baik.
Sejauh ini Sumsel dominan berisi berita positif dan baik dan mari kita jaga semua itu agar semangat untuk membangun tetap terjaga. Tentu ini juga perlu komitmen termasuk dalam mewujudkan pilkada yang aman dan lancar serta sukses.
“Saya mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk menjaga iklim kondusif dan zero conflict di Sumsel ketika Pilkada digelar. Di mana Pemilu yang lalu audah berjalan baik dan harus ditingkatkan,” imbuhnya. (Anton)
