Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan dukungan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah, terutama setelah adanya defisit dan penyesuaian anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Musi Banyuasin, Achmad Fadly, mengatakan pihaknya berharap adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam menangani kondisi jalan yang masih membutuhkan perbaikan.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat membantu Kabupaten Musi Banyuasin terkait penanganan jalan. Saat ini memang ada keterbatasan anggaran akibat defisit dan pemotongan anggaran, sehingga kami membutuhkan dukungan dari Pemprov untuk tahun 2026,” ujarnya.
Fadly menjelaskan, secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Banyuasin diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar. Namun setelah melalui pembahasan dan efisiensi anggaran dalam rapat perencanaan, usulan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Awalnya kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp600 miliar. Tetapi setelah dibahas dan dilakukan efisiensi, kami mengusulkan dua skema, yakni usulan umum dan kegiatan prioritas,” jelasnya.
Untuk program prioritas tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengusulkan tujuh kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan yang diharapkan dapat didukung melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Total anggaran yang diajukan untuk tujuh kegiatan prioritas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.
“Terdapat tujuh kegiatan prioritas untuk tahun 2026 yang kami usulkan melalui bantuan keuangan provinsi dengan nilai kurang lebih Rp100 miliar,” katanya.
Meski demikian, realisasi bantuan tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini juga tengah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.
“Kita masih menunggu seperti apa kemampuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena mereka juga mengalami efisiensi anggaran pada tahun 2026,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, lanjut Fadly, akan terus mengikuti proses administrasi dan melakukan koordinasi lanjutan dengan organisasi perangkat daerah teknis di tingkat provinsi agar usulan tersebut dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Saat ini kondisi jalan mantap di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sekitar 63 persen. Karena itu, sejumlah ruas jalan dinilai perlu segera ditangani agar kualitas infrastruktur terus meningkat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, apabila beberapa ruas jalan ini dapat disetujui, maka kondisi jalan mantap di Kabupaten Musi Banyuasin bisa meningkat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus membagi alokasi anggaran untuk seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Karena itu, keputusan akhir mengenai besaran bantuan yang akan diberikan kepada Kabupaten Musi Banyuasin nantinya akan bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi.
“Pada akhirnya tentu bergantung pada kebijakan Pak Gubernur terkait besaran anggaran yang bisa dialokasikan untuk Kabupaten Musi Banyuasin,” pungkasnya.
(Yanti)
