Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng menghadiri serta membuka secara langsung acara Musyawarah Provinsi II PERKONINDO Sumsel tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Provinsi (DPP) PERKONINDO Sumsel.
Adapun tema Musprov II PERKONINDO Sumsel yakni “Peningkatan profesionalisme konsultan dalam menghadapi tantangan usaha jasa konstruksi di era digitalisasi”, dan kegiatan ini sendiri di pusatkan di ballroom Amaris Hotel Palembang, Kamis (19/5/2025).
Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERKONINDO Pusat Ir Panguriseno, M.M, Ketua DPP PERKONINDO Sumsel Ir Muhammad Izman Andriansyah, S.T., M.M., PHd., IPM, Ketua Panitia Musprov II PERKONINDO Sumsel Tahun 2025 sekaligus Ketua DPP PERKONINDO Sumsel Terpilih periode 2025-2029 Ir Herdian Gumay, S.T., M.T., IPM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel diwakili oleh Sekretaris Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Ridwan, M.M, Ketua Dewan Pengurus Nasional PERKONINDO, Ketua DPP PERKONINDO Sumsel Periode 2019-2025.
Dikatakan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M diwakili Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, adapun Musprov II PERKONINDO Sumsel tahun 2025 mengangkat tema meningkatkan profesionalisme konsultan dalam menghadapi tantangan usaha jasa konstruksi di era digitalisasi.
“Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemprov Sumsel mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus serta anggota PERKONINDO yang telah memprakarsai kegiatan ini serta para undangan lainnya,” katanya.
“Sebagaimana kita ketahui perkumpulan jasa konsultan Indonesia merupakan organisasi profesi yang mewadahi para pelaku jasa konsultasi di Indonesia, khususnya di bidang konstruksi, perencanaan, pengawasan, manajemen konstruksi, dan berbagai layanan profesional lainnya yang mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.
Kemudian, tema yang diusung kali ini sangatlah relevan dengan perkembangan saat ini, di mana kita semua menyadari bahwa era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam industri konstruksi. Mulai dari penerapan building information modeling, pemanfaatan internet optik hingga Artifisial Intelijen (A1) serta data analisis.
Semua ini menuntut kesiapan konsultan untuk beradaptasi dan bertransformasi sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam menghadirkan solusi inovatif, efisiensi berkelanjutan khususnya untuk mendukung pembangunan di provinsi Sumsel.
“Musprov ini bukan sekedar forum evaluasi dan perencanaan, melainkan juga wahana untuk memperkuat kolaborasi, menyatukan visi serta merumuskan langkah-langkah nyata demi kemajuan sektor konstruksi khususnya di bidang konsultasi di provinsi Sumsel,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, provinsi Sumsel memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera. Potensi ini harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata, inovatif serta berkelanjutan. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat provinsi Sumsel.
Untuk itu sinergi antara pemerintah, pelaku organisasi profesi seperti PERKONINDO ini menjadi lah sangat penting. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sumsel Nomer 2 Tahun 2022, Pemda memiliki kewajiban memberikan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Adapun tujuannya adalah memperkuat kapasitas dan profesionalisme dalam menjaga integritas serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan standar serta kebutuhan daerah,” katanya.
Menurut Ketua DPN PERKONINDO Pusat Ir Panguriseno, M.M, Musprov II ini adalah merupakan amanah daripada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan kekuatan yang besar bagi organisasi PERKONINDO yang dilaksanakan setiap lima tahun. Dan pelaksanaan pada hari adalah untuk bertujuan menyesuaikan keuangan yang dipunyai, tugas serta wewenang yang pertama adalah menetapkan garis-garis besar kebijakan organisasi PERKONINDO di tingkat provinsi.
Kedua menyusun dan menetapkan program kerja pada anggaran pendapatan dan belanja organisasi di tingkat provinsi. Ketiga memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh organisasi yang persoalan-persoalan yang lain-lain yang penting.
“Selain itu mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap pelaporan pertanggungjawaban keputusan DPP PERKONINDO yang sementara yang sedang berlangsung, menyusun dan menetapkan susunan pengurus dan susunan pembina PERKONINDO tingkat provinsi,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, bahwa PERKONINDO adalah salah satu asosiasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultan yang independen, profesional, demokratis, dan nasionalis. PERKONINDO saat ini sejak Musyawarah Nasional (Munas) yang pertama hingga saat ini perlahan membentuk DPP, Dewan Pengurus Provinsi PERKONINDO kurang lebih 28 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dan alhamdulillah sebaran tersebut ini telah memberikan berkontribusi terhadap proses pembangunan yang berada di Indonesia. Serta keberadaan dari PERKONINDO ini adalah sudah diakui secara sah oleh pemerintah yaitu dengan terakreditasi dan telah berlisensinya PERKONINDO pada tahun 2023.
“Ini menunjukkan bukti bahwa PERKONINDO telah layak di beri wewenang untuk melakukan proses sertifikasi terhadap pelayanan usaha jasa akuntansi salah satu dari 3 asosiasi konsultan yaitu INKINDO dan PERKONINDO,” imbuhnya.(Anton)
