PALEMBANG. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik di Sumatera Selatan melalui sinkronisasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029.
Dari sebanyak 129 lokasi yang diusulkan dalam Program Lisdes 2026, sebanyak 98 lokasi dinyatakan siap untuk ditindaklanjuti. Pembangunan di lokasi-lokasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan hingga akhir 2026 dan sebagian lainnya pada kuartal pertama 2027.
Sinkronisasi program tersebut melibatkan PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Pertemuan berlangsung di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, Rabu (16/9/2026).
Forum yang diinisiasi Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM itu membahas sejumlah hal strategis, mulai dari pemutakhiran data calon lokasi, kesiapan lahan, hingga penyelesaian berbagai perizinan pembangunan jaringan listrik yang berada di dalam maupun melintasi kawasan hutan dan area penggunaan lainnya.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., menegaskan bahwa kelengkapan dan validitas data menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Program Listrik Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan akses tenaga listrik secara merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan, terpencil, dan belum berlistrik,” ujar Andriah.
Menurutnya, berbagai aspek pendukung pembangunan harus dipastikan sejak awal. Kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan, kata dia, menjadi faktor penting agar pembangunan tidak menghadapi hambatan ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data PLN, pembangunan untuk 98 lokasi tersebut mencakup jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 141,18 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 193,94 kms.
Selain jaringan listrik, PLN juga merencanakan pembangunan gardu distribusi dengan total kapasitas mencapai 5.450 kVA.
Andriah meminta hasil sinkronisasi tidak berhenti sebatas penyamaan data antarpihak. Setiap lokasi, menurutnya, harus memiliki langkah tindak lanjut yang terukur, termasuk kejelasan pihak yang bertanggung jawab dan target waktu penyelesaian.
“Kita perlu memastikan status setiap lokasi, status lahannya, status perizinannya, dokumen yang masih diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya,” katanya.
Kawasan Hutan hingga Akses Material Jadi Tantangan
General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, mengatakan percepatan Program Lisdes tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis pembangunan jaringan. Dukungan lintas sektor juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Ia menyebut sejumlah lokasi masih menghadapi tantangan, di antaranya akses jalan yang belum dapat dilalui kendaraan pengangkut material, kondisi wilayah perairan, persoalan tanam tumbuh, hingga rencana pembangunan jaringan yang melintasi kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
“PLN telah menyiapkan perencanaan teknis dan langkah pelaksanaannya. Namun, karakter setiap lokasi berbeda. Ada yang membutuhkan kepastian lahan, pembukaan akses mobilisasi material, penyelesaian tanam tumbuh, hingga perizinan kawasan hutan,” jelas Diksi.
Menurut Diksi, pemetaan secara detail terhadap setiap kendala diperlukan agar persoalan yang muncul di masing-masing lokasi dapat segera ditangani. Dengan demikian, setiap permasalahan memiliki penanggung jawab serta target penyelesaian yang jelas.
Selain memperluas jaringan listrik melalui pembangunan JTM dan JTR, PLN juga menyiapkan alternatif elektrifikasi bagi wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan eksisting.
Di Sumatera Selatan, terdapat rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 14 lokasi sebagai salah satu alternatif untuk mendukung Program Lisdes.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk menyesuaikan pola elektrifikasi dengan karakteristik wilayah, terutama lokasi yang memiliki tantangan geografis maupun keterbatasan akses untuk pembangunan jaringan konvensional.
Diksi menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan listrik di wilayah perdesaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Ketika listrik hadir, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, kegiatan produktif, hingga peluang mengembangkan usaha,” ujarnya.
Melalui forum sinkronisasi tersebut, PLN bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun sejumlah langkah tindak lanjut. Langkah tersebut meliputi validasi data calon lokasi, pemenuhan kesiapan lahan, penyelesaian perizinan, pemetaan kendala di lapangan, hingga pemantauan progres pembangunan secara berkala.
Sinkronisasi diharapkan dapat mempercepat realisasi Program Lisdes 2026–2029, sekaligus memperluas jangkauan layanan listrik bagi masyarakat di desa dan dusun yang hingga kini belum terjangkau layanan kelistrikan di Sumatera Selatan.
Dengan pemutakhiran data dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah sehingga target elektrifikasi perdesaan dapat dicapai secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(Yama))
