Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang menggelar Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 di SMK PGRI 1 Palembang, Rabu (11/2/2026).
Reses tersebut mencakup wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati. Kegiatan dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Partai Demokrat), didampingi lima anggota DPRD Sumsel lainnya yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Hari ini kami melaksanakan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 di SMK PGRI 1 Palembang. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah menerima dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk dari guru dan para siswa. Hasil reses ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, berbagai aspirasi disampaikan pihak sekolah, mulai dari kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, pengecatan gedung sekolah, perbaikan ruang kelas yang terdampak banjir, pengadaan mobiler, hingga dukungan fasilitas ekstrakurikuler.
Anggota DPRD Sumsel Dapil I, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Aspirasi yang disampaikan seputar sarana dan prasarana akan kami bawa ke rapat paripurna. Tadi ada permintaan pengecatan sekolah, dan itu akan kami coba komunikasikan melalui program CSR perusahaan terkait,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang turut menjadi perhatian sekolah.
Menurutnya, DPRD Sumsel berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang berkaitan dengan tenaga pendidik.
Aryuda menegaskan bahwa sekolah swasta dan negeri memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Swasta dan negeri itu sama. Sama-sama berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus tetap semangat dan saling mendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, Hasanudin, menyampaikan bahwa pihaknya berharap adanya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Pada kesempatan tersebut, ia mengusulkan agar penerimaan peserta didik di SMK negeri dibatasi sesuai kuota agar tidak berdampak pada keberadaan sekolah swasta.
“Kami berharap SMK negeri membatasi penerimaan siswa sesuai kuota. Karena dampaknya sangat terasa bagi sekolah swasta. Selain itu, kami juga menyampaikan aspirasi terkait pengangkatan P3K, perbaikan ruangan, mobiler, dan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Kepala SMK PGRI 1 Palembang, Nur Hidayatika, M.Pd, mengaku terhormat atas kunjungan reses DPRD Sumsel ke sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti perhatian wakil rakyat terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah swasta.
“Reses ini luar biasa interaktif. Kami merasa diperhatikan. Ini bentuk kepedulian DPRD Sumsel terhadap sekolah, terutama sekolah swasta,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi sekolah saat ini adalah banjir yang disebabkan tertutupnya saluran air oleh bangunan steam di sekitar lingkungan sekolah. Akibatnya, aliran air terhambat dan menyebabkan genangan di beberapa ruang kelas.
“Dulu sekolah ini bagus. Namun karena saluran air tertutup, air tidak bisa mengalir dengan baik sehingga terjadi genangan. Ada ruang kelas yang terdampak dan perlu perbaikan agar kembali layak digunakan,” jelasnya.
Nur Hidayatika menambahkan, meski baru satu tahun menjabat sebagai kepala sekolah, berbagai terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sekolah. Di antaranya pemasangan plang sekolah baru, penataan serta pembersihan lingkungan agar lebih asri dan nyaman.
Jumlah siswa pun mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya 270 siswa menjadi 350 siswa saat ini.
“Kami terus melakukan terobosan karena persaingan sekolah swasta cukup ketat. Alhamdulillah jumlah siswa meningkat,” ungkapnya.
Dalam upaya membantu siswa kurang mampu, pihak sekolah juga menerapkan kebijakan keringanan biaya pendidikan.
“Jika ada siswa yang benar-benar tidak mampu dan bisa membuktikan, maka kami gratiskan. Untuk dua saudara kandung, cukup satu yang membayar. Yatim piatu juga digratiskan. Bahkan anak-anak yang memiliki bakat tertentu kami bebaskan uang komite selama beberapa bulan,” tandasnya.
Melalui reses ini, diharapkan aspirasi SMK PGRI 1 Palembang dapat ditindaklanjuti, sehingga kualitas sarana dan prasarana pendidikan semakin meningkat serta sekolah swasta tetap mampu bersaing dan berkontribusi dalam mencetak generasi unggul di Sumatera Selatan.
Kemudian, reses dilanjutkan ke SMA Negeri 8 Palembang.
Koordinator Dapil 1, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Hari ini kami melaksanakan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah menerima dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk dari guru dan para siswa. Hasil reses ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel,” ujarnya.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian khusus adalah permintaan bantuan dari siswa disabilitas tunanetra untuk pengadaan alat tulis Braille (brailer).
Chairul menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah.
“Anak disabilitas harus dibantu. Nanti akan kami bahas di rapat paripurna dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur agar sarana dan prasarananya bisa dibantu,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian langsung, enam anggota DPRD Sumsel yang hadir memberikan bantuan sebesar Rp1 juta untuk membantu pembelian alat brailer.
Chairul menambahkan, pihak sekolah diminta menyampaikan proposal resmi agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme anggaran.
Selain isu fasilitas bagi siswa disabilitas, aspirasi lain yang mencuat adalah permintaan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan Tegal Binangun yang dilaporkan rusak berat.
“Silakan dibuatkan proposal melalui kepala sekolah dan diserahkan kepada kami. Insya Allah akan kami perjuangkan untuk dianggarkan pada tahun 2027,” ungkap Chairul.
Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma menambahkan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan, mulai dari penambahan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas komputer, hingga peningkatan akses internet di sekolah.
“Seluruh aspirasi dari siswa dan guru akan kami bawa ke rapat paripurna untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.
Sementara itu, Abdullah Taufik menjelaskan terkait isu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya di tengah kondisi anggaran Provinsi Sumsel tahun 2026 yang mengalami pemotongan hingga Rp2 triliun.
“Kami di Banggar tetap optimis mencari sumber anggaran baru. Tujuannya untuk mengamankan gaji P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Paruh waktu tetap mengacu pada aturan Kemenpan, jadi tidak perlu khawatir. Tinggal pengaturan skema anggarannya, karena ada porsi anggaran dari pusat dan APBD daerah,” jelasnya.
Salah satu siswa, Rifki, menyampaikan kebutuhan tambahan sarana komputer dan peningkatan kecepatan internet untuk menunjang proses pembelajaran. Ia juga menyoroti kondisi jalan di Tegal Binangun yang dinilai memerlukan perbaikan segera.
Sementara itu, siswa disabilitas tunanetra, Andrian Mandala Putra, mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang baik di SMAN 8 dan tidak dibedakan dari siswa lainnya.
“Saya minta bantuan untuk membeli brailer serta penambahan fasilitas untuk siswa disabilitas agar tidak terhambat dalam belajar,” ujarnya.
Andrian berharap ke depan semakin banyak sekolah yang terbuka menerima siswa penyandang disabilitas, serta guru-guru dapat terus meningkatkan pemahaman dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus.
Plt Kepala SMAN 8 Palembang, Muhammad Edwar, menyampaikan bahwa saat ini jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 1.063 orang. Ia mengapresiasi kehadiran enam anggota DPRD Sumsel yang telah menyerap langsung aspirasi di sekolah.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini, termasuk rencana pembangunan dua ruang kelas baru di belakang gedung sekolah, akan kami buatkan proposal dan disampaikan melalui Komisi V DPRD Sumsel,” katanya.
Edwar menambahkan bahwa berdasarkan juknis yang berlaku, sekolah diperbolehkan menerima siswa disabilitas. Untuk mendukung proses belajar, guru biasanya merekam materi pelajaran agar dapat dipelajari kembali oleh siswa tunanetra.
“Alhamdulillah, siswa kami Andrian tadi dibantu Rp1 juta oleh Bapak Anggota DPRD Sumsel Dapil I untuk membeli brailer. Ini bentuk perhatian yang sangat berarti,” tandasnya.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan aspirasi dunia pendidikan, khususnya terkait peningkatan fasilitas dan dukungan bagi siswa disabilitas, dapat segera direalisasikan demi terciptanya pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Sumatera Selatan.
Dari SMA Negeri 8 Palembang, reses dilanjutkan Lurah, pegawai kelurahan dan masyarakat 14 Ulu.
(Yanti/ADV)
