Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang menggelar kegiatan Reses Masa Sidang IV Tahun Anggaran 2025, yang mencakup wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II dan Kertapati.
Pada hari pertama pelaksanaan reses, Senin (13/10/2025), kegiatan berlangsung di Puskesmas OPI Jakabaring, Kantor Lurah 5 Ulu dan Kantor Lurah Ogan Baru.
Reses ini dipimpin oleh Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Partai Demokrat), didampingi lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, menjelaskan bahwa reses merupakan bentuk nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat.
“Reses ini adalah wahana bagi anggota DPRD untuk kembali hadir di tengah masyarakat, menjalin komunikasi langsung, mempererat silaturahmi, dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Chairul.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pembangunan daerah.
“Tujuan reses ini adalah menginventarisasi aspirasi, usulan, dan keluhan masyarakat agar dapat dijembatani melalui program pembangunan daerah. Dengan demikian, ada kesinambungan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” jelasnya.
“Kami memastikan hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” tutup Chairul S. Matdiah.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel, Abdullah Taufik, S.E., M.M., mengatakan bahwa banyak persoalan yang disampaikan masyarakat selama kunjungan di tiga lokasi tersebut.
“Kami menyerap berbagai aspirasi, terutama dari kader posyandu terkait kekurangan sarana dan prasarana, serta insentif yang belum lancar. Selain itu, banyak juga keluhan soal infrastruktur dan masalah sosial,” ujarnya.
Abdullah juga menyoroti keluhan sejumlah Ketua RT yang belum menerima gaji sejak Juli 2025.
“Masalah gaji RT ini memang bukan kewenangan DPRD provinsi, tetapi kami akan tetap mempertanyakan kepada pihak terkait di Pemkot Palembang. Saat ini sedang dibahas dalam APBD Perubahan (ABT) Palembang,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan, saluran air, dan perbaikan jalan.
“Aspirasi tersebut kami tampung dan akan kami bawa ke rapat paripurna untuk diteruskan ke pemerintah provinsi,” tambah Abdullah.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., menyebutkan, dari hasil reses hari pertama, sebagian besar masyarakat menyoroti kebutuhan fasilitas posyandu dan infrastruktur umum.
“Kader posyandu banyak yang menyampaikan keluhan karena fasilitas belum memadai. Insentif mereka juga dibayar tiga bulan sekali. Selain itu, masyarakat juga butuh perbaikan jalan dan drainase,” jelas Aryuda.
Ia menjelaskan, seluruh hasil reses akan dirangkum dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel.
“Setelah paripurna, hasil reses akan diteruskan ke komisi terkait. Misalnya, saya di Komisi IV membidangi pembangunan, lalu Komisi V menangani pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tuturnya.
Terkait penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2026 sebesar Rp 2,4 triliun, Aryuda mengatakan DPRD Sumsel sedang menunggu arahan pimpinan.
“Dengan adanya pemotongan ini, tentu banyak daerah akan kesulitan. Karena itu, kita harus berinovasi dan menyesuaikan program agar tetap berjalan dengan anggaran yang terbatas,” jelasnya.
Ia menegaskan, program yang akan diprioritaskan adalah hasil reses yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat langsung.
“Kami ingin memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi bahan utama dalam perencanaan pembangunan mendatang,” ujarnya.
Di Puskesmas OPI Jakabaring, Kepala Puskesmas drg. Andhika Sitasari mengeluhkan status kepemilikan tanah yang belum dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Kami ingin melakukan renovasi gedung, namun belum bisa karena lahan ini masih milik Pemprov dan belum dihibahkan. Akibatnya, Kemenkes belum dapat membantu secara resmi. Mohon dibantu agar status tanah segera jelas,” ujarnya.
Sementara itu, warga Sarpani meminta pembangunan bak sampah permanen agar lingkungan menjadi lebih bersih, dan Jamilah berharap bantuan meja, kursi, serta kipas angin untuk Posyandu.
Di Kelurahan 5 Ulu, warga Resti mengusulkan agar halaman kantor lurah diaspal atau dicor, karena licin saat hujan. Warga lainnya, Ita, berharap tambahan timbangan dan meja Posyandu, serta makanan tambahan bagi balita.
Sedangkan di Kelurahan Ogan Baru, Rudi Hartono, selaku Ketua RT, menanyakan insentif RT yang belum cair sejak Juli.
Warga lainnya Ayu, meminta perhatian atas kondisi tiga jembatan, terutama jembatan didepan itu sudah mulai keropos.
“Kalau jembatan itu roboh, kami tidak bisa keluar. Mohon segera diperbaiki,” ucap Ayu.
Kegiatan reses ini menjadi bukti komitmen DPRD Sumsel dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan akan dirangkum dan dibahas bersama mitra kerja serta pemerintah provinsi dalam rapat paripurna mendatang.
(Yanti/Adv)
