Sejak Dilaunching Tahun 2021, GSMP Yang Diinisiasi Gubernur Sumsel Herman Deru Sudah Membantu Lebih Dari 20 Ribu Rumah Tangga Miskin (RTM)

 

 

Palembang. Berita Suara Rakyat. Com

 

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) hingga saat ini sudah membantu 20 Ribu Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan adanya GSMP ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, menurunkan inflasi dan stunting.

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Bpk. Ir. Ruzuan Efendi, M.M. mengatakan, GSMP ini adalah inovasi atau ide dari Bapak Gubernur Sumsel Herman Deru langsung yang secara spontanitas beliau menginginkan ada pergerakan-pergerakan yang ada pemenuhan kebutuhan pangan. Sehingga dengan sporadis dengan begitu cermat akhirnya di launching tanggal 2 Desember 2021 di Lahat dan diikuti oleh seluruh kabupaten kota di mana pada saat itu beliau menyampaikan bahwa GSMP ini didukung oleh seluruh masyarakat.

 

 

“Sehingga namanya bukan program, namanya bukan proyek tapi gerakan. Kalau namanya gerakan ya kalau gerakan sebagai contoh seperti senam semuanya bergoyang. Nah itulah beliau mengajak seluruh masyarakat seluruh lapisan masyarakat yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu untuk mendorong memotivasi menanam sendiri.  Sehingga jargonnya merubah mindset mengajak masyarakat merubah mindset yang tadinya sebagai pembeli menjadi penghasil walaupun tidak seluruh kebutuhan,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Selasa (28/8/2023).

 

 

Ruzuan mengatakan, kalau mau menanam cabe saja silakan. Atau mau menanam bawang saja silakan, atau sayuran juga silahkan. Termasuk mau menanam di mana silakan. Apakah di lahan pekarangan yang luas di desa atau kalau di polybag digantung atau pakai polybag yang di pinggir rumah silakan yang penting merubah mindset.

 

” Inilah yang kita masifkan. Melalui GSMP ini kita juga mengajak pihak ketiga,  kalau ada yang ingin membantu benih ikan atau ayam atau bibit sayuran. Yang penting masyarakat itu berubah itu yang pertama yang dilakukan,” katanya.

 

“Yang kita lakukan lagi, adalah kita OPD membagi tugas dan bertanggung jawab. Beberapa kabupaten contoh di GSMP itu ada tim yang sudah di Sk-kan dan satu lagi bahwa GSMP ini sudah ada Pergubnya Nomor 22 tahun 2022. Jadi itu dasar kita dan di situ jelas siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertugas. Jadi seluruh masyarakat, BUMN, BUMD, perbankan, stakeholder, karang taruna dan penganggarannya menggunakan dana CSR,” tambah Ruzuan.

 

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk progres tercatat sampai sekarang yang sudah bantu yang tercatat itu yang sudah dilaporkan ke  sebagai sekretariat GSMP itu sudah lebih dari 20.000 RTM di seluruh Sumatera Selatan.

 

” Jadi sudah ada 20 ribu RTM itu yang tercatat yang dikelola tercatat di kita sekretariat. Dan yang belum tercatat itu yang dikelola oleh kabupaten kota sendiri itu lebih.  Untuk diketahui yang termasuk dalam GSMP itu juga masuk  di program PMD dengan adanya dana di desa itu bahwa sesuai dengan Keppres dan juga Permendes menuatakan 20% dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani. Itu salah satu yang mendukung GSMP ini. Kalau ada anggaran dari mereka kalau seandainya di desa itu ada dana desa Rp 1 miliar berarti Rp 200 juta wajib untuk ketahanan pangan dan hewani. Sehingga kita bisa lihat seluruh bisa koordinasi dengan kabupaten dan kota dan seluruh stakeholder. Dinas Kesehatan, Dinas PMD berapa kali kita rapat sudah terlihat hilalnya kata pak gubernur. Indikator turunya angka kemiskinan itu dari GSMP juga,” katanya.

 

 

 

“Kita juga sudah dianjurkan sesuai diperintahkan pak Sekda bahwa seluruh OPD itu mempunyai kelurahan binaan. Mengapa kelurahan binaan karena lurah kelurahan itu tidak punya dana lurah.Kalau dari segi karena kalau di GSMP ini sebenarnya mindsetnya merubah kita dari pembeli menjadi penghasil ini yang harus diikuti,” ucapnya.

 

 

 

Ruzuan mengungkapkan, pihak  bisa sampaikan bahwa itu itu masyarakat sudah menanam sayur-sayuran itu salah satu tujuannya kalau untuk berjualan untuk menjadi produsen mungkin memang ada . Tapi di kabupaten tapi kalau di lingkungan di RTM itu masih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja.

 

“Kita juga berharap dengan adanya gerakan gsmp ini masyarakat kita yang RTM itu tidak akan terpengaruh dengan harga yang tiba-tiba berubah tinggi.  Misal kalau kita menanami misalnya ada cabe di rumah kita kita punya 5 polybag terus harga cabe sampai Rp 100.000. Maka tidak perlu pusing  ke pasar, karena sudah ada di depan rumah ada di petik saja. Jadi dia tidak berteriak cabe mahal, itulah filosofinya mengajak ayo kita menanam,” bebernya.

 

 

 

Lebih lanjut Ruzuan menjelaskan, GSMP ini tidak masuk RPJMD Gubernur karena masih menggunakan dana CSR.

 

“Kalau masuk program itu sudah jelas syarat peraturan menteri keuangan sasarannya adalah kelompok,” ucapnya.

 

Ruzuan menuturkan, GSMP ini sudah diakui secara nasional bahkan mendapatkan nomor dua penghargaan sebagai pemerintah dalam hal pembangunan yang terinovatif. Bukan gubernur inovatif, bukan berbeda.

 

“Itu kalau Gubernur inovatif kita sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan. Ini untuk pembangunan yang terinovatif Sumsel meraih nomor 2,” katanya.

 

 

 

 

“Dengan adanya program gsmp ini kita tetap sustainable atau berkelanjutan. Kita punya harapan seluruh RTM itu tersentuh ada 80.000 RTM sesuai dengan data di data terpadu kesejahteraan sosial (DPKS) yang ny name by address. Tapi dari 80.000 RTM  itu tetap kita verifikasi karena ada beberapa data itu yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi. Misalnya contoh di desa ada yang tadinya masuk RTM tapi karena ada keluarganya ada saudaranya yang mendapat pergantian tanah tol maka dibagi sehingga punya mobil. Sehingga tidak tercatat lagi itu harus diverifikasi walaupun ada yang masih sudah seperti itu orang sudah meninggal masih masuk data DTKS-nya,” bebernya.

 

 

 

 

“Harapan kita dengan adanya GSMP ini, karena gerakan ini bagus kita berharap masyarakat manfaatnya juga besar, kita tidak akan berpengaruh dengan gejolak yang tinggi kita tidak akan merasa terpengaruh dengan adanya inflasi. Makanya Alhamdulillah syukur kita di Sumsel inflasi kita cukup rendah dan selalu dibawa nasional. Sehingga kita tahun 2022 kita mendapatkan reward dari kementerian keuangan sebesar Rp 10 miliar lebih itu salah satunya ini,” tandasnya. (Yanti)

 

 

Pos terkait