Palembang.Berita Suara Rakyat. Com
Tahun ini Transfer Ke Daerah (TKD) sudah bisa dimulai sejak Januari 2024, ini adalah sebuah terobosan baru Kemenkeu Satu Sumatera Selatan (Sumsel) yang dapat terwujud berkat sinergi Bersama Kemenkeu Satu Sumsel.
Hal ini terbukti dengan 26 Desa di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur telah mencairkan Dana Desa Tahap I pada tanggal 22 Januari 2024 dan kemudian disusul oleh 2 Desa di Kabupaten Lahat, 12 Desa di Kabupaten OKU, dan 12 Desa di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), demikian diutarakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Kepala Bidang P2humas Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel Teguh Pribadi Prasetya.
Dikatakan Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel melalui Kepala Bidang P2humas Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel Teguh Pribadi Prasetya, di mana total 52 Desa telah berhasil menyalurkan Dana Desa Tahap I sebesar Rp 15,42 Miliar sampai dengan 31 Januari 2024, angka ini meningkat 44,97 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini dapat dicapai melalui percepatan pemenuhan syarat-syarat administratif terkait dengan pencairan dana desa tersebut dan didukung oleh kesigapan aparat desa setempat.
“Tidak hanya itu, secara umum, APBN Sumsel sampai dengan 31 Januari 2024 mencerminkan kinerja yang semakin optimal,” ujarnya.
Kemudian, hal ini ditandai dengan kondisi perekonomian di Sumsel yang menunjukkan kualitas pertumbuhan yang baik, inflasi terkendali, tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Mencermati Indikator Konsumsi, dan Indikator Produksi & Investasi menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terjaga, proses produksi dan investasi terus mengalami peningkatan.
“Sektor eksternal sumsel masih tumbuh positif ditengah normalisasi harga komoditas unggulan. Kinerja APBN 2024 di Sumsel tetap kuaat dan adaptif mengantisipasi risiko,” ungkapnya.
Menurut Ferdinan Lengkong Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Babel sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Sumsel dalam rapat pleno Forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumsel.
Kinerja pelaksanaan APBN wilayah sumsel tetap kuat dan solid. Meskipun Pendapatan Negara mengalami perlambatan, namun Belanja Negara terealisasi lebih tinggi dari tahun lalu.
“Tercatat bahwa Total Pendapatan Negara mencapai angka 6,79 persen dari target atau sebesar Rp 1.501,59 Miliar yang didukung sebagian besarnya oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.305,91 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp195,67 miliar,” katanya.
Dilanjutkannya, pendapatan ini digunakan untuk menopang Belanja Negara selama bulan Januari yang mayoritasnya digunakan untuk
Belanja TKD sebesar Rp 2.906,36 miliar dan untuk belanja Pemerintah Pusat di Sumsel sebesar Rp 537,83 Miliar.
Capaian realisasi Belanja Negara ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 43,59 persen dibandingkan dengan Januari 2023. Kinerja APBD terakselerasi dan menunjukkan tren positif di awal tahun 2024.
“Pendapatan daerah tumbuh 9,19 persen (yoy) dan belanja daerah tumbuh 3 persen (yoy). Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp 2,78 triliun atau terealisasi 5,82 persen dari target,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, Belanja Daerah tercatat sebesar Rp 830,56 Miliar atau 1,96.persen dari pagu. Realisasi APBD mencatatkan surplus dan menunjukkan tren positif. Surplus APBD tumbuh 12,05 persen dan tercatat sebesar RP1,95 triliun pada Januari 2024.
Sebagai kesimpulan, mengawali tahun 2024 perekonomian Sumsel terjaga positif, Inflasi terkendali, dan aktivitas perekonomian masyarakat terjaga positif.
“Kinerja APBN Wilayah Sumsel tetap on track dan tentunya hal ini diharapkan akan dapat membawa pesan-pesan optimis di sepanjang tahun 2024 ini,” imbuhnya.(Anton)
