Oleh: HERRYANDI SINULINGGA AP
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Kadisnakertrans Muba)
Sekayu. Berita Suara Rakyat. Com
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan pada 6 Oktober 2026, dan ditetapkan serta diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan, menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mencabut sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
UU ini lahir sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Kehadirannya bukan sekadar pergantian aturan. UU ini adalah penataan ulang hubungan kerja agar lebih adil, lebih pasti, dan lebih bermartabat — bagi pekerja, bagi pengusaha, dan bagi daerah.
Karena itu, saya mengajak seluruh pekerja/buruh, HRD, pimpinan perusahaan, dan pengurus serikat pekerja/buruh di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak berhenti pada judul undang-undangnya saja. Pahami isinya, dan segera tindaklanjuti di perusahaan masing-masing.
Berikut 5 hal penting yang paling berdampak langsung dan harus segera ditindaklanjuti:
1. PENGUPAHAN: Perbaiki Sistem Upah, Jangan Hanya Menyesuaikan Angka
Pengupahan diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 154.
Prinsipnya tegas: setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak. Berlaku prinsip upah sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pengusaha wajib membayar upah sesuai kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang harus segera dilakukan HRD:
a. Ikuti penetapan upah minimum terbaru. Jangan lagi memakai angka lama. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
b. Periksa upah sektoral. Untuk sektor tertentu, nilai upah sektoral berada di atas upah minimum wilayah. Perusahaan wajib memeriksa sektor usahanya dan menyesuaikan.
c. Untuk usaha mikro dan kecil, upah ditetapkan berdasar kesepakatan, paling rendah 50% dari upah minimum. Kesepakatan harus tertulis, transparan, dan benar-benar disepakati — bukan dipaksakan.
d. Wajib menyusun Struktur dan Skala Upah (Pasal 146-147). Ini bukan sekadar administrasi. Struktur dan skala upah adalah dokumen resmi yang menjadi dasar penentuan upah, dan wajib ditinjau secara berkala (Pasal 148). Ini pula dokumen yang akan diminta pengawas ketenagakerjaan saat pembinaan dan pemeriksaan.
e. Periksa komposisi upah. Jika upah terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka upah pokok minimal 75% (Pasal 150). Struktur lama yang upah pokoknya kecil dan tunjangannya besar harus segera diperbaiki, karena akan berpengaruh pada perhitungan lembur, pesangon, dan hak-hak lainnya.
Bagi pekerja: Cek slip upah Anda setiap bulan. Apakah upah pokok, tunjangan, potongan, dan jam kerja sudah jelas dan transparan? Jika tidak jelas, tanyakan kepada HRD. Hak Anda dimulai dari kejelasan upah Anda.
2. ALIH DAYA / OUTSOURCING: Hanya untuk Pekerjaan Penunjang, Bukan Pekerjaan Inti
Alih daya diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101.
Perusahaan boleh menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis. Namun dengan syarat yang sangat jelas: hanya untuk jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Contoh yang umumnya termasuk jasa penunjang: kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengamanan (satpam), dan penyediaan angkutan bagi pekerja.
Alih daya tidak boleh dijadikan cara untuk mengalihdayakan pekerjaan inti/produksi hanya demi menghindari tanggung jawab sebagai pemberi kerja.
Yang harus segera dilakukan HRD:
a. Audit seluruh pekerjaan outsourcing. Uji satu per satu: apakah pekerjaan ini penunjang atau pekerjaan inti? Salah klasifikasi adalah risiko hukum yang besar.
b. Pastikan pekerja alih daya memiliki PKWT atau PKWTT di perusahaan alih daya. Tidak boleh ada pekerja tanpa kontrak.
c. Pastikan upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan** menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya dan benar-benar dilaksanakan.
d. Verifikasi legalitas vendor. Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan berizin. HRD wajib memeriksa izin, legalitas, dan rekam jejak vendor sebelum dan selama kontrak berjalan.
Perlu ditegaskan: jika perusahaan alih daya dipakai untuk kegiatan produksi, maka status hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja (Pasal 98). Perusahaan pengguna tidak bisa cuci tangan.
Bagi pekerja alih daya: Anda berhak mengetahui siapa pemberi kerja Anda, apa isi kontrak Anda, dan ke mana iuran jaminan sosial Anda disetor. Jangan ragu bertanya.
3. PHK: Tidak Bisa Sepihak, Harus Melalui Prosedur dan Sudah Ada Dana Cadangannya
PHK diatur dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 253. Ini bagian yang paling sering menimbulkan sengketa, karena itu harus dipahami dengan paling cermat.
Prinsipnya: PHK hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, atau setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
Prosedurnya (Pasal 228):
Pertama, upayakan agar PHK tidak terjadi. Cari alternatif terlebih dahulu: mutasi, efisiensi non-PHK, penyesuaian jam kerja, pelatihan ulang, dan langkah-langkah penyelamatan lainnya.
Kedua, perundingan bipartit maksimal 30 hari. Duduk bersama, bicara dengan data, dan cari penyelesaian yang adil.
Ketiga, jika buntu, lanjut ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jangan mengambil jalan pintas.
Dilarang PHK karena (Pasal 230),antara lain: sakit maksimal 12 bulan, menjalankan ibadah, hamil/melahirkan/menyusui, aktivitas serikat, pengaduan, tindak pidana, dan diskriminasi.
PHK diperbolehkan, antara lain karena: merger/akuisisi, efisiensi, perusahaan rugi, tutup, force majeure, pailit, mangkir minimal 5 hari, SP 1 sampai 3, pensiun, dan meninggal dunia (Pasal 231).
Hak pekerja yang di-PHK (Pasal 232): uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarnya berdasar masa kerja dan alasan PHK.
Ada perubahan penting yang wajib diketahui HRD dan pekerja: pengali pesangon 0,5 kali dihapus. Pengali terendah kini 1 kali hak pesangon berdasar masa kerja. HRD harus menghitung ulang seluruh simulasi pesangon lama yang masih memakai pengali 0,5.
Dan yang paling mendesak: pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253), kecuali usaha mikro dan kecil. Pesangon bukan beban mendadak. Pesangon adalah kewajiban yang harus dicadangkan sejak pekerja mulai bekerja, agar saat PHK terjadi, hak pekerja tidak bergantung pada kondisi kas perusahaan saat itu.
Bagi HRD/Keuangan: Masukkan dana cadangan pesangon ke perencanaan anggaran tahunan, pisahkan dari kas operasional, dan pastikan pencatatan serta pelaporannya rapi.
Bagi pekerja: Jangan menandatangani surat PHK dalam keadaan tertekan. Minta waktu membaca, minta penjelasan tertulis, dan minta pendampingan dari serikat pekerja atau Disnakertrans jika perlu.
4. PERJANJIAN KERJA: PKWT dan PKWTT Jangan Sampai Salah
Perjanjian kerja diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 101. Kontrak adalah fondasi hubungan kerja. Jika kontraknya salah sejak awal, sengketanya akan panjang di belakang.
A. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
– Berdasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
– Jangka waktu: maksimal 2 tahun , perpanjangan maksimal 2 kali , masing-masing maksimal 1 tahun. Total maksimal 4 tahun.
– Pemberitahuan perpanjangan harus tertulis, maksimal 7 hari sebelum berakhir. Jangan memberitahu di hari terakhir.
– Wajib tertulis, Bahasa Indonesia, dan huruf latin.
– Tidak boleh ada masa percobaan pada PKWT. Jika ada klausul percobaan di dalam PKWT, klausul itu bermasalah.
– Wajib ada kompensasi saat PKWT berakhir (Pasal 88). Berakhirnya kontrak bukan berarti berakhirnya kewajiban.
– Dilarang menahan ijazah (Pasal 78). Dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja, kecuali dokumen pendidikan/pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasar perjanjian tertulis.
B. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / Tetap)
– Dapat dibuat tertulis atau lisan. Namun HRD yang bijak selalu membuat tertulis, agar tidak ada sengketa pembuktian di kemudian hari.
– Masa percobaan maksimal 3 bulan. Lewat dari itu, pekerja dianggap tetap.
– Upah masa percobaan minimal 75% dari upah jabatan dan tidak boleh di bawah upah minimum.
– Wajib jaminan sosial dan hak-hak lainnya sejak awal. Masa percobaan bukan masa tanpa hak.
Bagi pekerja: Baca kontrak Anda sampai habis sebelum tanda tangan. Apakah Anda PKWT atau PKWTT? Berapa upah pokoknya? Berapa jangka waktunya? Simpan salinan kontrak Anda. Kontrak adalah bukti utama Anda jika terjadi sengketa.
5. SERIKAT PEKERJA: Berserikat Itu Hak, Dialog Itu Kewajiban
Serikat pekerja/buruh diatur dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 207.
Serikat pekerja adalah organisasi yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Dilarang melakukan PHK, pemberhentian sementara, penurunan jabatan/mutasi, pengurangan upah, intimidasi, dan kampanye anti-serikat terhadap pekerja karena aktivitas serikat.
Saya tegaskan: serikat bukan lawan. Serikat adalah mitra dialog. Perusahaan yang bermitra dengan serikat akan lebih cepat menyelesaikan masalah sebelum berubah menjadi sengketa.
Ada dua kewajiban perusahaan yang sering dilupakan dan harus segera ditindaklanjuti:
Pertama, LKS Bipartit Wajib Dibentuk.
Perusahaan dengan 10 pekerja atau lebih **wajib** membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit (Pasal 171). LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi, tempat musyawarah antara pengusaha dan pekerja.
Jika tidak dibentuk, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 172). Jangan anggap LKS sebagai formalitas. Jadikan LKS sebagai forum rutin — bukan hanya saat ada masalah.
Kedua, (Perjanjian Kerja Bersama) Harus Hidup.
PKB dibuat melalui perundingan antara serikat pekerja tercatat dan pengusaha, wajib tertulis, dalam 1 perusahaan hanya ada 1 PKB, mulai berlaku sejak ditandatangani, dan wajib didaftarkan (Pasal 187-190).
PKB yang baik akan mengurangi sengketa, karena aturan main sudah disepakati bersama sejak awal.
Bagi pekerja: Anda berhak membentuk, bergabung, dan aktif di serikat pekerja tanpa takut. Gunakan hak itu dengan tanggung jawab, dan utamakan dialog.
LANGKAH TINDAK LANJUT: CHECKLIST 30-60-90 HARI UNTUK HRD DAN PERUSAHAAN
Agar UU ini tidak hanya menjadi bacaan, saya meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan langkah berikut:
30 HARI PERTAMA:
Audit seluruh kontrak PKWT dan PKWTT. Inventarisasi vendor alih daya beserta legalitasnya. Bentuk atau aktifkan kembali LKS Bipartit. Lakukan sosialisasi awal kepada manajemen.
60 HARI:
Susun atau perbaiki struktur dan skala upah. Perbaiki SOP PHK dan simulasi pesangon baru. Siapkan skema dana cadangan pesangon. Revisi template kontrak, Peraturan Perusahaan, dan PKB.
90 HARI:
Sosialisasi massal kepada seluruh pekerja. Latih pimpinan unit dan HR tentang PHK, kontrak, dan bipartit. Laporkan progres kepada Direksi dan koordinasikan dengan Disnakertrans.
Dan untuk seluruh pekerja, saya titipkan 7 hal ini:
1. Baca kontrak Anda sampai habis sebelum tanda tangan.
2. Simpan salinan kontrak, slip upah, dan surat-surat penting.
3. Cek upah Anda: apakah sudah sesuai upah minimum, struktur/skala, dan komposisi 75% upah pokok?
4. Kenali hak PHK Anda: kapan PHK dilarang, dan apa hak pesangon serta penghargaan masa kerja Anda.
5. Kenali hak berserikat dan jalur bipartit — masalah diselesaikan dulu lewat dialog, bukan konflik.
6. Jangan serahkan ijazah/dokumen pribadi sebagai syarat kerja — itu dilarang.
7. Jika ragu, bertanyalah kepada HRD, serikat pekerja, atau Disnakertrans. Jangan diam, dan jangan termakan hoaks.
PENUTUP
Beberapa ketentuan UU ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang wajib terbit paling lama 1 tahun sejak diundangkan. Untuk implementasi operasional, perusahaan perlu memeriksa ketentuan peralihan, khususnya Pasal 310 dan seterusnya.
Tulisan ini adalah pemetaan substansi UU berdasar dokumen yang ada, bukan seluruh aturan teknis. Namun substansinya sudah cukup jelas untuk segera ditindaklanjuti.
Mari jadikan UU Nomor 27 Tahun 2026 sebagai titik temu: pekerja bekerja dengan tenang, pengusaha berusaha dengan pasti, Disnakertrans mengawal dengan adil.
Patuh. Berdialog. Produktif.
MUBA MAJU LEBIH CEPAT !!
Pekerja dan Serikat Pekerja dan HRD Peruhaaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Melaui Bidang Hubungan Industri
