Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Kepala Dishut Provinsi Sumsel Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si menghadiri kegiatan Konsultasi Publik rencana aksi kelompok kerja Mangrove daerah provinsi Sumsel dan rencana desain restorasi ekosistem Mangrove di pesisir Sumsel.
Dikatakan Kepala Dishut Provinsi Sumsel Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si, jadi Sumsel sudah dibentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumsel, hari ini kita sudah susun aksi KKMD itu sama rencana desain restorasi hari ini kita sosialisasikan ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan.
“Tujuan dari konsultasi publik ini untuk mendapatkan masukan terhadap rencana aksi yang telah disusun, jadi setelah ada masukan kita perbaiki, di sempurnakan nanti kita susun nanti ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumsel untuk sebagai rencana aksi KKMD dan save restorasi.
Kemudian, jadi Mangrove kita kan penuh dengan tantangan, kita punya 171.629 hektar (ha) Mangrove itu berdasarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 yang tersebar di Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Di mana ini banyak mulai menurun kondisinya karena keperluan masyarakat.
“Jadi kita sama-sama kita pertahankan, kita melihat save rencana, karena akan efektif kalau memang itu direncanakan bersama-sama, terus menjadi kesatuan untuk mempertahankan hidup, karena Mangrove sangat penting untuk kehidupan kita maupun anak cucu kita ke depannya,” ungkapnya.
Menurut Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman yang diwakili oleh Mangrove Program Manager Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) Yayasan Konservasi Alam Nusantara Andreas Tomi Prasetyo Wibowo, kami Yayasan Konservasi Alam Nusantara mengedepan perencanaan terpadu berbasis data yang merupakan salah satu fungsi keberhasilan pengelolaan sumber daya.
“Karena kami menganggap bahwa data ini memiliki peran penting dalam menyusun perencanaan pola pesisir yang efektif dan berkelanjutan. Harapannya dengan miliki data yang akurat kita dapat men sertifikasi permasalahan yang konkrit, pola program yang implan yang menyentuh kepada masyarakat,” katanya.
Masih dilanjutkannya, sepanjang tahun 2022 yang lalu, kami bersama dengan mitra terutama Universitas Negeri yakni Universitas Sriwijaya, dengan dukungan dari donatur kami yakni APP Sinar Mas, dan lainnya di Sumsel telah melakukan kajian terpadu di pesisir kabupaten Komering Ogan Ilir (OKI), dan di kabupaten OKI memiliki pantai yang terpanjang di provinsi Sumsel dengan panjang 296,14 kilometer.
“Beberapa kali kami melakukan meliputi pemerataan Mangrove, kajian geofisik, keanekaragaman hayati, dan sebagainya, ini perlu dilakukan kajian serta evaluasi di bagian pesisirnya dan juga tentang daya ekonomi masyarakat di sana, serta berdasarkan data banyak kami temukan disana,” ucapnya.
Begitu juga ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Daerah Air Sungai (PDAS)-Kesatuan Pengelolaan Hutan dan lingkungan (KPHL) Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Oscar Devi Presta, S.Hut., M.Si, bahwa berdasarkan kesimpulan dari kegiatan yang kita laksanakan ini, maka antara Dishut Provinsi Sumsel dengan Yayasan Konversi Alam Nusantara (YKAN) akan didapatkan kesimpulan dari beberapa pokok diskusi yang dihasilkan dalam kegiatan kemarin itu.
“Di mana yang akan kita serahkan kepada Kepala Dishut Provinsi Sumsel Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi Dr Sulthani Azis, M.Sc, dan ini sifatnya baru sementara sebelum disetujui dan ditandatangani oleh kedua bela pihak antara Dishut Provinsi Sumsel dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi,” imbuhnya.
Kemudian, adapun kesimpulannya adalah finalisasi draft rencana aksi KKMD di minggu ke 1 bulan Desember 2023 oleh Tim Kerja KKMD Provinsi Sumsel. Percepatan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sumsel tentang penetapan rencana aksi KKMD di bulan Desember 2023 yang difasilitasi oleh Dishut provinsi Sumsel. Dalam rangka implementasi rencana aksi KKMD provinsi Sumsel, setiap OPD (Provinsi dan kabupaten) membentuk tim kerja KKMD melalui SK Kepala Dinas yang bersangkutan.
“Selain itu desain restorasi Mangrove di pesisir Sumsel merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan (RU RHL) lingkup BPDAS Musi, desain restorasi ekosistem Mangrove pesisir Sumsel yang disusun oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara akan ditetapkan oleh Kepala BPDAS Musi,” bebernya. (Anton)
