Palembang. Berita Suara Rkayat. Com
Kekhawatiran warga Palembang terhadap ancaman banjir kembali mencuat ke ruang publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palembang, Rabu (14/1/2026), menuntut kepastian pembangunan kolam retensi yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi utama pengendalian banjir.
Aksi tersebut mencerminkan meningkatnya kecemasan masyarakat terhadap banjir yang terus berulang setiap musim hujan, sementara proyek infrastruktur yang dijanjikan pemerintah kota dinilai belum menyentuh tahap pelaksanaan.
Koordinator aksi GPK, Reza Mars, menyebut rencana pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Bandara hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pengerjaan di lapangan.
“Setiap tahun warga menghadapi genangan dan banjir. Tapi solusi yang dijanjikan masih sebatas rencana. Ini membuat masyarakat cemas dan kehilangan kepercayaan,” ujar Reza.
Menurutnya, banjir tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan keselamatan lingkungan permukiman. Karena itu, ia menilai pembangunan kolam retensi seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Selain Simpang Bandara, massa juga menyoroti janji pembangunan kolam retensi di 107 kelurahan se-Kota Palembang. Hingga kini, pemerintah dinilai belum memberikan kejelasan terkait peta jalan, anggaran, maupun tenggat waktu proyek tersebut.
GPK menilai alasan persoalan hukum yang disampaikan pemerintah belum menjawab kegelisahan warga yang setiap tahun harus bersiap menghadapi banjir.
“Masyarakat tidak bisa terus-menerus menunggu. Risiko banjir ini nyata dan berulang,” kata Reza.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri, yang mewakili Pemerintah Kota Palembang, menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program penanggulangan banjir dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan banjir melalui program Jumat Bersih, termasuk menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan.
Namun, bagi para pengunjuk rasa, langkah partisipatif dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan banjir yang bersifat struktural. Mereka menilai pembangunan kolam retensi tetap menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda terlalu lama.
GPK memastikan akan terus memantau dan menyuarakan aspirasi warga hingga ada kejelasan kebijakan dan langkah konkret dari Pemerintah Kota Palembang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Palembang mengenai jadwal dan tahapan pembangunan kolam retensi di Simpang Bandara maupun di ratusan kelurahan yang direncanakan.
(Yanti/rilis)
