Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc memimpin rapat yakni rapat percepatan pembangunan Fly Over perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur yang dipusatkan di ruang rapat Bina Praja Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Rabu (23/10/2024).
Turut hadir didalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel Drs H Ari Narsa JS, Kepala Dinas Kehutanan yang diwakili oleh Pelaksana Harian Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumsel, Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Dishub Kabupaten OKU Timur, dan undangan lainnya.
Dikatakan Asisten II Bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, di mana Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan juga selaku kepala daerah kita rapatkan begini, misalnya nanti masalah lahan, atau nanti masalah review designnya. Di mana designnya sudah disiapkan belum untuk yang 6 ini.
Kita ini hati-hati, kalau main tahun anggaran kita bisa kehilangan dua tahun coba bayangkan, kalau tahun 2025 kita belum apa-apa, artinya kita harus berproses di tahun 2026. Kalau kita berproses di tahun 2026 maka pelaksanaan fisiknya di tahun 2027.
“Jadi N Plus 2, artinya pelaksanaan fisiknya di tahun 2027, ya kalau tidak ada krisis, di mana kita tidak tahu, seperti beberapa waktu itu ada covid-19 kemarin kan berantakan jadinya. Ini yang harusnya diantisipasi oleh PT KAI harus sudah mempersiapkan itu,” ujarnya.
Kemudian, jadi kita bisa berjalan secara paralel, ini tinggal kita serahkan ke PT KAI kalau dari 6 sisa JPL ini tadi sudah siap designnya yang kita buat tadi, tinggal di review oleh pihak Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional. Sebenarnya yang menutupi subsidi kereta di Jawa itu batu bara, jadi batu bara yang kita ini menutupi subsidi kereta penumpang yang di Jakarta dan Pulau Jawa walaupun padat itu dananya dari sini.
Oleh karena itu kalau kita mau cepat, ini kan masih 6 silahkan siapkan reginaskriterianya itu sebelum Februari, kita masukkan dahulu di stock program, di best land dahulu, kalau itu sudah ada check listnya tinggal berapa pun ada anggaran itu tinggal di tarik saja.
“Itu harus disiapkan, ini sudah hampir bulan Oktober, tinggal bulan November, Desember dan Januari, jadi ini perlu dari PT KA karena sama-sama berkepentingan harus take tok ini, pegang nomer komunikasi BBJJN, nanti dari Dinas Kehutanan nanti coba undang, nanti dari PT KAI di undang, jadi stakeholder ini sudah saling mengenal, jadi enak untuk proses ditahun 2025,” ungkapnya.
Menurut Kepala Dishub Provinsi Sumsel Drs H Ari Narsa JS, di mana dalam pertemuan pada hari ini kita harapkan untuk segera tuntas permasalahan-permasalahan tersebut kita temukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Permasalahannya adalah masalah lahan mereka, makanya kita pertemukan apa kendalanya, kita diskusikan apa solusinya.
Kita harapkan mungkin dengan adanya duduk bareng ini kita bisa menindaklanjutinya, dan terkait berapa persen yang belum bebas itu banyak. Ada tahapannya itu dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengerjakannya.
“Makanya itu kita minta dari PT KAI juga untuk 6 titik untuk pembangunan FO (Fly Over) itu untuk dapat menyampaikan juga kendalanya lahan tiap-tiap titik tersebut,” katanya.
Dilanjutkannya, apa kendalanya dan itu pun juga lahan itu harus kita minta yang sudah punya PT KAI bagian apa, yang mana harus dibebaskan oleh pemerintah kabupaten itu harus diinformasikan.
Makanya kita minta dari PT KAI menyampaikan itu, dimana redesignnya sudah ada, jadi dia sudah tahu berapa. Sekarang dari kebutuhan lahan itu berapa nian yang punya PT KAI, dan berapa nian yang punya dari masyarakat itu yang perlu kita bahas tadi.
“Untuk pembangunannya ini mulai dari tahun 2025, 2026, 2027 terus bertahap, sedangkan untuk anggarannya sendiri yakni APBN, proyek pemerintah pusat. Sedangkan stakeholder yang ikut tadi pemerintah kabupaten Muara Enim, Pemkab OKU Timur dan sebagainya,” ucapnya. (Anton)
