Muara Enim. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc dengan didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumsel Ir H Amiruddin, M.Si menghadiri kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko RI).
Adapun kegiatannya sndiri yakni kunjungan lapangan dalam rangka persiapan peresmian program desa Madani Tanjung Bunut yang mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel, Rabu (15/1/2025).
Turut hadir dalam kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan hilirisasi Industri Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Agus Wibowo, beserta rombongan, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim yang mewakili Bupati Muara Enim yakni Pelaksana Tugas (PLT) Asisten II bidan Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim Ahmad Yani H, Camat Belida Barat Kabupaten Muara Enim Zul Chaidir, serta pejabat lainnya.
Dikatakan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, di mana untuk menambah knowledge desa ini mengingatkan saya flashback kebelakang, dahulu kita di tahun 2000-an ada program namanya fasilitasi pedesaan di zaman Rosihan.
Itu pengembangan kita di dua komponen, salah satunya adalah otonom produktif, di mana kita tidak boleh tergantung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Makanya salah satu memanfaatkan Coorporate Social Responsibility (CSR) ini dan juga ada perlu iuran uang disini, ini mengurangi beban APBD sebenarnya,” ujarnya.
Kemudian, rakyat diberdayakan, kalau dahulu full APBD kita, di mana ekonomi produktif itu nanti akan membentuk kelompok, uangnya kita bagi-bagi kan disana, tapi recovivan, jadi bergulir kelompok, ini selesai pindah lagi.
Cuma memang tidak sustainable, karena rakyat merasa uangnya dapat seperti hibah, tapi kalau ini kan ada perjuangan untuk mengembalikan itu. Ke depan memang kreatif finance ini harus kita kembangkan sehingga bisa mengurangi beban APBD.
“Selain itu juga bisa mengurangi ketergantungan sama pemerintah dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa survive,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, sebenarnya camat ini dia adalah Penjabat, penguasa wilayah tapi tidak punya anggaran, semuanya tergantung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kalau camat, coba minta jalan, dia ke Pekerjaan Umum, mau minta infrastruktur ke OPD-OPD.
Makanya ada namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, tapi rata-rata di Musrenbang Kecamatan itu aspirasi yang didapat dari rakyat itu tidak jauh-jauh infrastruktur. Jalan lingkungan, sumur bor, semestinya itu kita berfikir
lebih kepada pemberdayaan.
“Bagaimana menjadikan rakyat atau masyarakat ini sejahtera, kalau urusan infrastruktur itu cukup di APBD, kalau pemberdayaan ini kan bisa di minta. Dimana di sini saya mengajak sharing knowledge, dan disini saya mengajak berfikir bersama,” katanya.
Menurut Asisten Deputi Bidang Pengembangan hilirisasi Industri Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Agus Wibowo, di mana ini diserahkan ke masyarakat silahkan di kompos sendiri, jadi tidak bisa ini satu kelompok, terus saya mau ikut-ikut, jadi memang dibentuknya itu bareng-bareng.
Di sini bukan hanya serat nanas saja, apapun itu jenis usahanya, dia tidak punya usaha, dia juga membantu di latih biar dia punya usaha seperti itu. Kita misalnya terus dia usaha dapat, dan kalau kelas ini bunganya itu tidak masalah.
“Misal kalau ke pasar itu pakai 1 juta, sore kembalikan 1 juta 50 ribu itu tidak masalah, di mana iurannya sehari hanya 0,5 persen. Itu bagi mereka tidak masalah, karena memang prosesnya seperti itu,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, beda dengan pengusaha yang menengah atas mungkin meminjamnya diatas milyaran itu memang bunganya sangat jadi sensitif. Tapi kalau di kelas ini di kasih pinjaman dia sudah cukup, apalagi dibandingkan dengan pinjaman model lainnya.
Kalau untuk Kredit Usaha Usaha (KUR) tidak sama, beda kelas, dan untuk KUR ada pinjaman. Dimana setiap Minggu ada perkumpulan, PKM istilah PKM perkumpulan itu, silahkan ikut, PKM itu seperti apa biar tahu.
“Survey lah, melihat, ayo ikut saja, jadi dari awal sampai akhir, mungkin paling tidak sampai satu jam, di mana mereka berkumpul di hari yang sama dan pada jam yang sama,” imbuhnya
Masih diungkapnya, kalau di BRI istilah mantri, kalau disni namanya officer HO, itu tiap Minggu datang ke masyarakat di kumpulan itu kasih semacam nasehat, kasih pendampingan, kasih materi, dan sebagainya, memang operasionalnya tinggi seperti itu.
Kalau targetnya Zaman Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, sebenarnya waktu ditahun 2025 ini 21 juta, sekarang baru sudah 15 juta seluruh Indonesia yang kelas-kelas ibu, atau kelompok perempuan.
“Jadi tolak ukur itu bisa di kasih jaminan kalau pinjaman di bawah 100, tidak boleh laki-laki karena ini khusus wanita atau kaum ibu-ibu, kalau laki-laki takut disalah gunakan uang tersebut,” bebernya.
Begitu juga disampaikan Camat Belida Darat Kabupaten Muara Enim Zul Chaidir, kami ucapkan selamat datang di desa tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, baik yang dari Pemprov Sumsel, Pemkab, dan lainnya, inilah Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
Dimana profile kami kecamatan Belida Darat merupakan pemekaran dari Kecamatan Lembak, yang dikenal dengan kerupuk enak, ada Danau Suji Lembak itu, pemekaran di tahun 2012 artinya umur kecamatan kami baru berusia 13 tahun, baru mulai beranjak remaja.
“Namun alhamdulillah, seiiring perkembangan zaman, banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah signifikan yang menyentuh masyarakat, di mana jalannya sudah bagus,” jelasnya.(Anton)
