Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Provinsi Sumsel dalam waktu dekat kita akan melalukan peresmian untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di daerah kecamatan Plaju yang merupakan tempat launching kemarin untuk lokasinya.
Dimana Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) yang sudah jadi, yang diserahkan semalam adalah dari Jamkrida melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan CSR dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Sumsel, demikian diutarakan Kepala DISPERKIM Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN.Eng.
Dikatakan Kepala DISPERKIM Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPU., ASEAN.Eng, dimana kegiatan tersebut kemungkinan akan kita lakukan pada bulan Juni 2024, dimana dari Bank Sumsel Babel sebanyak 5 unit rumah RTLH, dan Jamkrida Provinsi Sumsel sebanyak 3 unit RTLH. Banyak itu bukan hanya dua itu saja, kita hanya memfasilitasi saja, dan pada kegiatan tersebut sekaligus penandatanganan.
Rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sumsel dengan Pangdam II Sriwijaya. Adapun MoU itu sendiri tentang pelaksanaan program RTLH di Pangdam II Sriwijaya karena ada contoh di provinsi lain, sekalian MoU,” ujarnya.
“Dimana p provinsi lain tersebut selama ini ternyata RTLH itu selain program inti DISPERKIM dia di bantu oleh TNI, jadi selain lebih cepat, juga lebih mendekatkan pengabdian, jadi bisa mengurangi ongkos yang rumah tadi, itu bisa hilang dan bisa dibelikan barang semua,” ujarnya.
Kemudian, dimana mereka gotong royong sistem TMMD Manunggal, dan itu tidak terbentur dengan peraturan, tentu tidak. Dan jadi program RTLH itu ada diseluruh stakeholder tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah itu sendiri. Seperti di kami di DISPERKIM Provinsi Sumsel minta bantuan dengan CSR, yang penting dia datanya ada di provinsi Sumsel itu kuncinya.
Maka saya rapat dengan Pangdam II Sriwijaya, saya konsepkan kebutuhan-kebutuhan rumah berapa yang perlu dibantu untuk RTLH ke Pangdam II Sriwijaya. Karena kami hanya mengunci bahwa kegiatan penyelenggaraan ini ada diwilayah Provinsi Sumsel, sehingga RTLH di kabupaten/kota bisa hilang atau berkurang.
Kenapa saya kunci disana, karena Pangdam II Sriwijaya ini membawahi provinsi Lampung, Bangka Belitung, Jambi atau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel),” ungkapnya.
Dilanjutkannya, maka saya kunci harus di wilayah provinsi Sumsel, mereka lengkap datanya di sinkronkan dengan data RTLH dikabupaten/kota yang ada diprovisni Sumsel silahkan mereka koordinasi, dan di kita hanya memantaunya saja.
Untuk di TNI sendiri dia ada, lengkap seperti di kita di pemerintah kita yakni provinsi Sumsel, untuk kesehatan dia ada, untuk jaminan sosial ada, untuk olahraga dia ada, sama persis. Makanya kita mencontoh provinsi tersebut, dimana provinsi tersebut sudah lama menerapkan itu.
“Ternyata provinsi tersebut untuk menekan RTLH itu salah satu strategi dia percepatannya dibantu dengan stakeholder lainnya, maksudnya disini adalah untuk percepatannya, beda dengan di kita sendiri, banyak yang harus dilakukan,” katanya.
Masih dilanjutkannya, mereka sama saja aturan mainnya, hanya saja sumber dananya saja berbeda, dan pada rapat kemarin itu juga diikuti dari TNI. Makanya saya kemarin sempat kaget, ternyata mereka itu programnya sama seperti kita.
Ada dibidang kesehatan, dia ada sosialisasi tentang penyakit menular, pencegahan penyakit rabies itu ada, dimana di kita ini untuk APBD nya kecil dibandingkan dengan provinsi tersebut, dan itu sudah saya pelajari sebelumnya.
“Rencana dari TNI, dimana mekanismenya sendiri dari mereka, yang mana mereka lengkap untuk datanya untuk rumah di setiap kabupaten/kota, nanti kami minta untuk mereka berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dibedah-bedah itu,” ucapnya. (Yanti)
