Prabumulih. Berita Suara Rakyat. Com
Kementerian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian Menteri PUPR RI) dalam hal ini Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, S.T., M.T dengan didampingi para pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR beserta lainnya kemarin melakukan kunjungan ke lapangan Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) kota Prabumulih provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Turut mendampingi kegiatan kunjungan tersebut perwakilan daripada pemerintah provinsi Sumsel dalam hal Penjabat Gubernur Sumsel diwakili oleh Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Pelaksana Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani,. S.T., M.M., IPM,. ASEAN., Eng, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Dirjen Kemen PUPR Ir Johnny Rakhman, Dipl. E. Eng, dan undangan lainnya.
Dikatakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, S.T., M.T, di mana RPJMN tahun 20220-2024 menargetkan pada tahun 2024 yakni 70 persen rumah tangga menempati hunian layak baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.
Tantangan penyelenggaraan perumahan ada pada angka backlog kepemilikan rumah sebelumnya mencapai angka 12,71 juta unit ditahun 2021 yang kemudian turun menjadi 9,9 juta unit pada tahun 2023.
“Sedangkan pertumbuhan Kepala Keluarga baru mencapai 700.000 sampai 800.000 per tahun, di mana data ini didapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021,” ujarnya.
Kemudian, di mana fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
Peran pemerintah sebagai provider memiliki porsi 30 persen, sisanya sebesar 70 persen peran pemerintah sebagai enabler, dan itervensi pemerintah secara langsung maupun tidak langsung.
“Selanjutnya saya juga menghimbau agar kebutuhan penanganan yang belum terakomodasi, untuk didukung oleh para stakeholder yang memiliki sumber daya listrik, gas, dan lain-lain, sehingga kebutuhan hunian seluruh penerima manfaat dapat dituntaskan,” ungkapnya.
Menurut Kepala Pelaksana Tugas Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani,. S.T., M.M., IPM,. ASEAN., Eng, kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar dalam kunjungan tersebut, inti dari Dirjen Perumahan Kemen PUPR bahwa seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota di Indonesia harus bersama-sama berkolaborasi dalam penanganan backlog kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia.
Di provinsi Sumsel data terakhir itu kurang lebih 34.000 kebutuhan backlog rumah masyarakat di Sumsel, kalau se-Indonesia masih banyak lebih kurang 9 juta lebih berdasarkan paparan dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.
“Artinya ini harus di keroyok dan berkolaborasi baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta seluruh stakeholder yang berkaitan, intinya mari kita sama-sama membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni,” katanya.
Dilanjutkannya, di sinilah peran pemerintah hadir, nanti berkolaborasi pemerintah provinsi di mananya, kabupaten/kota di mananya, BUMN, BUMD, dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan dana Coorporate Social Responsibilty (CSR) nya untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Program-program perumahan itu banyak, pasti pada intinya memang kebutuhan terhadap rumah layak huni ini berada di kota-kota, baik di kota Palembang, kota Prabumulih, kota Lubuk Linggau, dan kota Pagar Alam.
“Karena memang kota itu rasio kebutuhan rumahnya lebih banyak dari kabupaten/kota, di sanalah maka di kota-kota itu yang hadir. Kita lihatlah kota Palembang, cukup padat penduduknya, pertumbuhan penduduk dengan lahan yang tidak bertambah, tapi penduduknya bertambah,” ucapnya. (Yanti)
