Palembang. Berita Suara Rakyat.Com
Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke 81 Tahun yang jatuh pada bulan Desember 2026 mendatang, maka dari Forum Jasa Konstruksi (Forjakon) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Persatuan Konsultan Indonesia (Perkonindo) Sumsel akan menyelenggarakan Seminar Nasional Keinsinyuran dan Jasa Konstruksi.
Dengan mengusung tema “Harmonisasi regulasi keinsinyuran dan jasa konstruksi sebagai katalisator peningkatan daya saing usaha jasa konstruksi”.
Adapun perhelatan akbar ini akan berlangsung secara hybrid bertempat di Hotel Arya Duta Palembang dan juga secara online untuk peserta lainnya, demikian Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, melalui Jabatan Fungsional Madya Disperkim Sumsel Dr H M Senen HAR, M.Si saat menggelar konferensi Pers dengan awak media di Ruang Rapat Besemah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel, Kamis (19/11/2026).
Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua DPP Perkonindo Sumsel Ir Herdian Gumay, S.T., M.T., IPM, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Bangunan dan Jasa Konstruksi (PIP2B dan Jakon) Disperkim Sumsel Ir Muallimah Gustini, S.T., M.Si., IPM, Ketua Panitia Seminar Nasional Dr Ir RM Edward, S.T., M.T., IPU., Asean.Eng, Perwakilan PT Jamkrida (Perseroda) Sumsel, Perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Palembang, dan undangan lainnya.
Dikatakan Kepala Disperkim Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean
Eng melalui Jabatan Fungsional Madya Disperkim Sumsel Dr H M Senen HAR, M.Si, kegiatan ini dirancang sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Sinkronisasi antara STRI dan SKK serta kualifikasi badan usaha (SBU) kini menjadi fondasi mutlak dalam menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan daya saing Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
“Dimana menghadirkan regulator tingkat pusat dan daerah seminar nasional ini dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M yang mana untuk membedah persoalan birokrasi sertifikasi dan tata kelola pengadaan secara komprehensif, dan panitia menghadirkan jajaran narasumber kredibel dari Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara,” ujarnya.

Kemudian, dimana Forjakon Sumsel ini sendiri merupakan rumah besar yang menjadi jembatan komunikasi untuk menyatukan visi seluruh elemen pemangku kepentingan jasa konstruksi di provinsi Sumsel untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, berdaya saing dan berkelanjutan.
Sedangkan Perkonindo Sumsel merupakan asosiasi badan jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi yang berkomitmen meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan konsultansi di Sumsel.
“Saya menegaskan bahwa perhelatan seminar nasional ini merupakan titik balik penguatan tata kelola sekaligus momentum strategis dalam menyongsong Hari Bakti PU ke 81,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, pada akhirnya harmonisasi antara Undang-Undang Keinsinyuran dan Undang-Undang Jasa Konstruksi bukan sekedar menyelaraskan aturan diatas kertas, melainkan memastikan setiap proyek infrastruktur di Sumsel dikerjakan oleh tenaga ahli yang kompeten dan badan usaha yang berintegritas.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dibawah payung Forjakon Sumsel bersama Perkonindo Sumsel serta dukungan para mitra industri. Kami sangat optimis ekosistem jasa konstruksi daerah kita akan melompat lebih maju, tertib hukum, dan siap menjadi tuan rumah yang tangguh serta berdaya saing ditingkat nasional.
“Peluang strategis dan eksposur bagi mitra industri menyadari tingginya konsentrasi pengambil keputusan dan pelaku rantai pasok konstruksi dalam satu forum, panitia membuka ruang kemitraan strategis bagi dunia usaha,” katanya.
Menurut Ketua DPP Perkonindo Sumsel Ir Herdian Gumay, S.T., M.T., IPM, saya menegaskan bahwa seminar nasional keinsinyuran dan jasa konstruksi ini dirancang bukan sekadar sebagai forum diskusi seremonial, melainkan ruang temu strategis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi di Sumsel.
Dunia jasa konstruksi saat ini adalah sebuah ekosistem yang saling terhubung, dan melalui forum ini, kita mempertemukan langsung pengguna jasa dari unsur pemerintah, penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor, tenaga ahli, regulator, hingga penyedia rantai pasok dan akademisi dalam satu meja.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyatukan visi, menyelaraskan persepsi terhadap regulasi, serta membangun sinergi konkret agar ekosistem jasa konstruksi di Sumsel semakin tangguh dan berdaya saing tinggi,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, pada seminar nanti kita akan mengundang atau menghadirkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Direktur Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, Pengurus LPJK Bidang II, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ketua Forjakon Sumsel sekaligus Kepala Disperkim Sumsel.
Kegiatan berskala nasional ini turut didukung penuh oleh sejumlah mitra strategis yang peduli terhadap penguatan ekosistem konstruksi di Sumsel, serta beberapa mitra sponsor lainnya juga dalam proses memberikan partisipasinya.
“Bahwa acara ini tidak hanya berfokus pada diskusi regulasi (learning dan organization), tetapi juga membuka ruang kolaborasi bisnis (business dan networking). Kami targetkan kehadiran lebih kurang 1300 peserta yang terdiri dari 300 peserta offline (luring), dan 1000 peserta online (daring),” imbuhnya.

















