Palembang. Berita Suara Rakyat. com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sumsel Ir H Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si menghadiri serta membuka pada acara forum konsultasi publik terkait persepsi lintas sektor terhadap pelaksanaan layanan publik di Palembang yang mana kegiatan tersebut dipusatkan di aula lantai I Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang, Rabu (5/8/2026).
Dikatakan Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Sumsel Ir H Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si, kami atas nama Pemprov Sumsel menyampaikan apresiasi kepada BBPOM di Palembang yang telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik ini sebagai ruang dialog antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Forum Konsultasi Publik merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang memberikan pelayanan sesuai prosedur, tetapi juga bagaimana pelayanan tersebut dapat diberikan secara mudah, cepat, transparan, akuntabel, responsif, inklusif, dan berintegritas,” ujarnya.
Kemudian, didalam hal ini keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan.
Khususnya dalam bidang pengawasan obat dan makanan, keberadaan BBPOM di Palembang memiliki peran yang sangat strategis.
“Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, oleh karena itu, sinergi antara Pemprov Sumsel, BBPOM di Palembang, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Kami berharap Forum Konsultasi Publik hari ini tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan informasi, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk mendengar, berdiskusi, mengevaluasi, dan menghasilkan solusi bersama.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan masukan secara terbuka dan konstruktif, khususnya terkait standar pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, akses pelayanan, inovasi pelayanan, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu menjadi perhatian ke depan,” katanya.
Masih dilanjutkannya, masukan yang diperoleh melalui forum ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi BBPOM di Palembang dalam melakukan penyempurnaan standar dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Kami juga mengapresiasi kehadiran Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumsel dan Komisi Informasi dalam forum ini. Kehadiran kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif mengenai pengawasan pelayanan publik serta keterbukaan informasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat,” ucapnya.
Masih disampaikannya, kami percaya bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama dengan semangat gotong royong, keterbukaan, dan perbaikan berkelanjutan.
“Semoga Forum Konsultasi Publik ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumsel khususnya dan Palembang umumnya,” imbuhnya.
(Yanti)
