PALEMBANG. Berita Suara Rakyat. com
Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meminta setiap dugaan pelanggaran keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk yang terjadi di kawasan pertambangan, dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru usai menghadiri Penganugerahan Pemenang Jamsostek Award 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta Palembang, Jumat (25/9/2026).
Herman Deru menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai masih terjadinya kecelakaan kerja di kawasan pertambangan.
“Kalau wartawan ada temuan, silakan laporkan ke bagian pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan,” kata Herman Deru.
Menurutnya, laporan dari masyarakat maupun media dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan perlindungan pekerja.
Ia menegaskan, perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan jaminan sosial, tetapi juga memastikan pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan saat menjalankan pekerjaannya.
Herman Deru mengatakan Jamsostek Award merupakan bentuk penghargaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun pihak swasta yang dinilai memberikan perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja.
Menurut dia, perhatian tersebut perlu diperluas hingga pekerja sektor informal yang juga menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
“Ini bentuk penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada tokoh-tokoh, baik pemerintahan maupun swasta yang punya perhatian lebih terhadap perlindungan ketenagakerjaan, terutama sektor informal,” ujarnya.
Ia menambahkan, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya berfungsi ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut juga penting bagi keberlangsungan ekonomi keluarga apabila pencari nafkah meninggal dunia akibat risiko pekerjaan.
“Sejauh ini jaminan kelangsungan hidup, ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan,” katanya.
Jamsostek Award Digelar untuk Kesembilan Kali
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Selatan Kuncoro Budi Winarno mengatakan Jamsostek Award 2025 merupakan penyelenggaraan yang kesembilan. Sebelumnya, penghargaan tersebut dikenal dengan nama Paritrana Award.
Menurut Kuncoro, penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang memiliki komitmen dalam memperluas kepesertaan serta memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tahun ini ada enam kategori yang dinilai, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga perusahaan,” kata Kuncoro.
Untuk kategori perusahaan, penilaian antara lain mencakup kepatuhan administrasi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta kontribusi perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekitar.
Sementara penilaian pemerintah daerah mencakup cakupan kepesertaan, regulasi, keberhasilan program, inovasi, dan komitmen kepala daerah.
Perluas Perlindungan Pekerja Informal
Kuncoro mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menyasar pekerja formal. Petani, nelayan, pedagang, pekerja tambang, dan pekerja sektor informal lainnya juga dapat menjadi peserta.
“Petani memiliki risiko terkena cangkul, nelayan menghadapi risiko di laut, termasuk pekerja yang mengalami kecelakaan dalam aktivitas pekerjaannya,” ujar Kuncoro.
Menurutnya, sejak 2022 BPJS Ketenagakerjaan mengintensifkan perlindungan bagi pekerja informal. Kepesertaan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui dukungan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah dapat menganggarkan melalui APBD untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal dan pekerja rentan,” katanya.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial yang mencakup risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga kehilangan pekerjaan.
Perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja formal namun tetap menghadapi risiko pekerjaan setiap hari.
(Yama)
