*Penegakan Hukum Harus Tegas dan Adil, PGK Sumsel Dukung Mahasiswa Cipayung Plus Palembang
Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden bentrokan yang melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Palembang di lingkungan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan, Selasa (13/10/2026).
Insiden yang dilaporkan mengakibatkan enam mahasiswa mengalami luka-luka, dua jurnalis media lokal, menjadi korban pengeroyokan, serta sejumlah personel kepolisian turut mengalami cedera. Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang mengakibatkan korban dari berbagai pihak. Kami mendorong agar peristiwa ini diusut secara menyeluruh dan tidak ada pihak yang ditempatkan di atas hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Firdaus Hasbullah, dalam negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, setiap persoalan yang muncul dalam penyampaian aspirasi harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, dengan mengedepankan dialog, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Mahasiswa tegas dia, merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi dan memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, intelektual, sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, aspirasi mahasiswa harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati, selama disampaikan sesuai dengan koridor hukum.
“PGK Sumatera Selatan memberikan dukungan moral kepada kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Palembang dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Kami memandang mahasiswa sebagai mitra kritis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai,” ujarnya.
Firdaus menegaskan, bahwa dukungan terhadap mahasiswa tidak berarti membenarkan setiap tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi, menghormati hukum, dan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional, termasuk menelusuri kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan kekerasan, serta memeriksa dugaan tindakan pembubaran paksa yang terjadi di lapangan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berwenang, secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lain. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Proses hukum harus berpijak pada bukti, bukan tekanan, kepentingan, ataupun penilaian sepihak,” tegasnya.
Selain mahasiswa dan aparat kepolisian, Firdaus turut memberikan perhatian khusus terhadap dua jurnalis yang dilaporkan menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan.
Ia mendesak agar dugaan kekerasan terhadap jurnalis diusut secara serius serta memastikan para korban memperoleh perlindungan dan akses terhadap penanganan medis maupun proses hukum yang diperlukan. Setiap bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, Firdaus mengingatkan seluruh elemen mahasiswa, aparat, dan masyarakat agar menahan diri, tidak terprovokasi, serta menghindari tindakan yang dapat memperluas konflik. Ia berharap seluruh pihak membuka ruang komunikasi yang konstruktif agar persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban maupun ketegangan baru.
“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, keberanian mengungkap fakta, dan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak, baik mahasiswa, jurnalis, maupun anggota kepolisian yang menjadi korban,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Firdaus Hasbullah menegaskan bahwa PGK Sumatera Selatan akan terus mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, sedangkan negara hukum membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Kami berdiri bersama nilai-nilai tersebut dan mendorong agar insiden ini diusut secara tuntas, objektif, serta terbuka kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
(Yanti)
