Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai memperkuat strategi pengawasan berbasis digital untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Langkah ini dilakukan melalui penguatan regulasi, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga pemantauan aktivitas di ruang digital.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan kolaborasi Bawaslu bersama kalangan akademisi yang dihadiri Anggota Bawaslu RI, Dr. H. Puadi, S.Pd., M.M., Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof. Taufik Marwa, S.E., M.Si., serta Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi.
Kegiatan berlangsung di lantai 8 Gedung FH Tower, Kampus Unsri Bukit Besar, Palembang, Selasa (17/11/2026).
Dalam pemaparannya, Puadi menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Sebab, potensi pelanggaran pemilu tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga berkembang di ruang media sosial dan berbagai platform digital.
Ada sejumlah agenda yang menjadi perhatian Bawaslu, mulai dari penguatan regulasi digital, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, optimalisasi AI, pemantauan aktivitas di dunia maya, hingga membangun kolaborasi dengan platform digital.
Menurutnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan tersebut. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai mitra dalam mengembangkan kajian dan riset kepemiluan, pemetaan risiko, pengembangan teknologi pengawasan, serta peningkatan literasi digital.
Kampus diharapkan tidak sekadar menjadi tempat sosialisasi, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium demokrasi.
Mahasiswa didorong tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan turut menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab.
Sementara itu, dalam diskusi yang berlangsung, muncul dorongan agar transformasi digital benar-benar diterapkan sebagai instrumen untuk mempermudah kerja pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu.
Salah satu langkah yang dinilai perlu disiapkan adalah patroli digital untuk mendeteksi berbagai bentuk kejahatan informasi, termasuk manipulasi foto, video, dan suara menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Ancaman teknologi deepfake, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi wajah maupun suara seseorang sehingga berpotensi menciptakan informasi palsu yang merugikan peserta pemilu dan masyarakat.
Bahkan, rekayasa rekaman suara atau video yang seolah-olah berasal dari tokoh publik dapat memicu keresahan dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi.
Karena itu, diperlukan ekosistem pengawasan pemilu berbasis digital yang terintegrasi, termasuk platform pelaporan dan pemantauan bagi jajaran pengawas pemilu.
Selain penguatan teknologi, instrumen hukum juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ruang digital agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui kolaborasi dengan kalangan akademisi, Bawaslu berharap lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga integritas proses demokrasi di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
(putra)

















