Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si menerima Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel H Ahmad Zulinto beserta jajarannya yang pertemuan ini sendiri dipusatkan di ruang rapat Gubernur, kantor Gubernur Sumsel, Senin (12/2/2024).
Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto mengatakan, program-program kerja PGRI provinsi dan pihaknya sangat berharap kolaborasi yang baik dan sinergi yang baik antara PGRI Sumsel dengan Pemprov Sumsel dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si.
“Kami juga menyampaikan keluhan-keluhan para guru pendidikan, termasuk tenaga pendidikan (tendik) yang belum terselesaikan. Jadi disamping silaturahmi kami sekaligus menyampaikan berbagai usulan-usulan daripada PGRI terhadap para guru-guru dan tenaga-tenaga tendik kita di provinsi Sumsel,” ujarnya.
Kemudian, selain itu pihaknya menyampaikan masalah PPPK, bagaimana PPPK tendik nya. Jadi tidak hanya guru saja, tidak tenaga kependidikannya juga, tata usahanya, operator, dan itu semua disampaikan.
“Kami berharap dengan Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si ini bisa terealisasi, dan paling tidak dukungan-dukungan pemprov itu kepada pendidikan, serta para guru ini dapat dukungan penuh lah.Kalau tendik kalau jumlahnya negeri dan Swasta, kalau untuk negeri ini se Sumsel 20 ribuan banyak. Jadi tendik ini tidak hanya tata usaha saja, tapi operator sekolah, penjaga sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan itu yang kami sampaikan,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, pihaknya meminta agar segera dilaksanakan pemetaan oleh dinas provinsi khususnya ini, dan kabupaten/kota bagaimana tentang PPPK tendik. Kalau tidak pemetaan bahwa mereka tidak menerima bagaimana bisa masuk.
“Ini juga yang kami ke Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni mohon tindak lanjut, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Tapi untuk regulasinya sudah ada, maka minta lagi dukungan Penjabat Gubernur Sumsel supaya regulasi ini diturunkan.Jadi dinas pendidikan itu bukan disebut administrasi umum, harus dijelaskan lagi. Bahwa setelah pemerintah melakukan ini ada administrasi umum ya kami minta penjelasan administrasi umum itu untuk apa saja,” katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, kalau untuk di dinas pendidikan apa operator, atau tata usaha, penjaga sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan ini yang kita minta, jadi clear, dan jelas di sana. Kalau administrasi umum saja mau kemana mereka ini kan tidak jelas, makanya kita minta kepada Penjabat Gubernur Sumsel.
“Alhamdulillah respon dari Penjabat Gubernur Sumsel sangat baik dengan PGRI dan Penjabat Gubernur Sumsel minta sinergitas ini selalu di jaga terus. Terkait dengan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 kami sebagai organisasi itu non politik praktis, tidak boleh politik.Tapi kami juga punya hak menyalurkan aspirasi, berkaitan dengan pemilu dalam waktu dekat PGRI ingin bersama-sama dengan pemerintah menjaga kondusivitas, tidak ada perpecahan dan tidak ada pergolakan,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, sampai-sampai juga di PGRI yakni di Universitas PGRI tidak melakukan petisi, dan sebagaimana.
“Kita menjaga kondusifitas Sumsel itu kan yang penting. Jangan sampai ada ria-ria yang tidak ada manfaat, kita ikuti saja pelaksanaan pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti,” katanya.
Semua pergilah kesana dengan niat masing-masing, kita jaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Ini juga sama, jadi guru-guru juga jangan melakukan sesuatu yang tidak berguna, dan membuat keonaran.
“Semua kita laksanakan saja, pemilihan kan luber, pemilihan luber yakni langsung, umum, bebas dan rahasia kita gunakan saja. Dan yang penting salurkan lah aspirasi politik itu dengan sebaik-baiknya jangan golongan putih (golput),” imbuhnya.
“Kalau guru sesuai di mana kita ini kan sudah banyak, tapi kan guru itu yang pensiun pada umumnya itu bukan sedikit setiap tahun. Artinya PPPK itu selalu mengikuti kalau sudah tertata rapi dan bagus, berapa betul keluar dan berapa betul kebutuhan pertahun dan itulah yang harus diterima.Masih banyak yang belum masih banyak, tapi kan tergantung kuota, kuotanya berapa di sanalah kita isi tidak bisa, dan dimana kemarin ekstrem itu kalau Palembang, di mana saya minta 3500 itu ekstrem karena saya yang mau,” tandasnya. (Anton)
