Pemprov Lakukan Evaluasi Terhadap BUMD Tahunan Di Sumsel, Ini Hal Disampaikan Direktur Utama PT BPR Sumsel

 

 

Palembang. Berita Suara Rakyat. Com

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si melakukan rapat evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel bertempat di ruang rapat Gubernur Sumsel kantor Gubernur Sumsel.

 

Turut hadir di dalam acara tersebut Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan (E.Keu) dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel H Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel H Achmad Rizwan SSTP., M.M, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina Ariyanti, dan lainnya.

 

Sedangkan dari PT BPR Sendiri yakni Komisaris Utama PT BPR Sumsel H. Bakhnir Rasyid, S.E., M.M., M.Si, Komisaris PT BPR Sumsel Hendra Jaya, S.E., M.M, Direktur Utama PT BPR Sumsel Hendera, S.T.,CRBD, Direktur Operasional PT BPR Sumsel Edi Siswanto, S.E., M.M, dan sebagainya turut mendampingi, Senin (8/1/2024).

 

Dikatakan Direktur Utama PT BPR Sumsel Hendera, S.T., CRBD, dimana pertemuan kita dengan Penjabat Gubernur Sumsel mengenai tentang rapat kinerja evaluasi yakni kinerja PT BPR Sumsel tahun 2023, alhamdulillah kita capai target tentunya, dan harapannya tahun 2024 untuk capai target dan ada arahan-arahan daripada Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si.

 

Sedangkan untuk laba sendiri tercapai, yakni 2,9 Miliar dari yang ditargetkan yakni 2,7 Miliar, berarti ada peningkatan sekitar 101 persen, yakni  2,7 Miliar target yang tercapai 2,9 Miliar.

 

“Sedangkan penyaluran kredit dari 148 Miliar, menjadi Rp 165 Miliar, sedangkan untuk tahun 2024 tetap bussiness core banking kita, penyaluran kredit, perhimpunan dana, dan penyelesaian kredit usaha,” ujarnya.

 

Kemudian, kalau terkait dengan inflasi tidak terlalu sih, karena kan masyarakat itu daya belinya masih kurang, dan masih bisa kita kelola, karena masyarakat usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu butuh modal untuk bergerak.

 

Kalau untuk modal di tahun 2024 ini kita tidak minta penyertaan modal, masih pure mengelola dana yang ada. Kalau di kita pencairan kredit itu ditarget 144 Miliar untuk 1 tahun yakni tahun 2024 target kita menyalurkan dana kepada masyarakat.

 

 

“Dari dana itu untuk UMKM itu 60 persennya dari sana, sedangkan untuk 40 persennya yakni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TPP dan sebagainya, yang fix income,” ungkapnya.

 

Dilanjutkannya, untuk tantangan di tahun 2024 ini masih di dana pihak ketiga itu LPS-nya 6,75  sangat tinggi itu, dan itu akan berpengaruh tentunya ke penyaluran, kalau penyaluran sekitar 13 persen, dan itulah tantangan bagi BPR-BPR.

 

Untuk penyelesaian kredit pasti akan kita selesaikan, masih tahap maintenance, masih bisa di maintaide. Harapan kita sendiri di tahun 2024 ini kepada pemerintah yang pertama tetap support ke PT BPR Sumsel, walaupun sejauh ini tetap support.

 

“Memang kita legalitas hukum kita akan berubah, dari pengkreditan menjadi perekonomian nanti, sekarang lagi dalam prosesnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) nya, dan ini masih tahap pembahasan,” katanya. (Anton)

 

Pos terkait