Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Komitmen Sumatera Selatan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menerima penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah dari Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.
Penghargaan ini diberikan dalam acara Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN yang berlangsung di Palembang, Rabu (10/9/2025). Acara ini turut dihadiri Gubernur Bangka Belitung, Wakil Gubernur Bengkulu, Sekda Jambi, serta bupati dan wali kota dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa meritokrasi merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, penerapan meritokrasi tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga mendukung pencapaian visi kepala daerah dan Asta Cita Presiden.
“Melalui meritokrasi, ASN tidak lagi ditempatkan karena faktor kedekatan, melainkan berdasarkan kinerja dan prestasi. Inilah cara kita membangun birokrasi yang kredibel,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov Sumsel telah menginisiasi regulasi dan inovasi. Pergub Nomor 27 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta menjadi dasar hukum, sementara aplikasi SiMantans menjadi instrumen digital untuk menilai kinerja dan potensi ASN.
Herman Deru menuturkan, hingga 2025, Pemprov telah melaksanakan penilaian kompetensi terhadap 3.801 ASN, mulai dari pejabat tinggi pratama hingga staf pelaksana. Hasil penilaian ini digunakan untuk menyusun strategi pengembangan karier yang adil dan transparan.
Ia juga menyoroti permasalahan distribusi ASN di daerah pemekaran baru. Kekurangan aparatur di wilayah tersebut, katanya, harus menjadi perhatian serius BKN agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kepala BKN RI, Prof. Zudan, menegaskan pihaknya tengah mempercepat proses birokrasi dengan memangkas aturan yang berbelit. Sistem baru yang dikembangkan memungkinkan proses seleksi jabatan lebih cepat, dari yang sebelumnya empat bulan menjadi jauh lebih singkat.
“BKD tidak boleh hanya mengurusi mutasi dan disiplin pegawai. Sudah saatnya berperan lebih besar dalam mengembangkan potensi ASN menjadi talenta unggul,” paparnya.
Ia juga menyebut, ASN yang berjumlah 5,4 juta orang adalah aset besar bangsa. Dengan manajemen talenta yang baik, ASN bisa menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama BKN RI dengan kepala daerah se-wilayah kerja Regional VII, yang menegaskan kolaborasi regional dalam penerapan meritokrasi.
Hadir pula Deputi BKN, Sekda Sumsel Edward Candra, serta sejumlah pejabat tinggi lain yang memperkuat momentum penting ini. (ril)
