Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang melaksanakan kunjungan kerja reses ke Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Jumat (3/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi pelayanan, pembinaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan perempuan tersebut.
Rombongan DPRD Sumsel dipimpin Koordinator Reses Dapil I, H. Chairul S. Matdiah, MHKes, bersama anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., Abdullah Taufik, S.E., M.M., Firmansyah Hakim, S.H., Ir. Romiana Hidayati, dan Muhammad Toha, S.Ag.
Kedatangan para legislator disambut langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, beserta jajaran dan warga binaan.
Dalam sambutannya, Desi Andriyani menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD Sumsel terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Menurutnya, kunjungan reses menjadi bentuk dukungan nyata dalam memperkuat pembinaan warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan memiliki keterampilan.
Pada kesempatan tersebut, Kalapas memaparkan kondisi riil Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang yang telah berdiri sejak tahun 1917. Ia mengungkapkan bahwa kapasitas ideal lapas hanya mampu menampung 151 warga binaan. Namun hingga saat ini jumlah penghuni telah mencapai 524 orang atau tingkat hunian sebesar 347 persen, sehingga mengalami overcrowding hingga 247 persen.
Penghuni lapas terdiri atas perempuan usia produktif, lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, hingga enam orang bayi yang masih tinggal bersama ibunya di dalam lapas.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap memberikan pelayanan, perlindungan hak warga binaan, pembinaan, hingga pelayanan kesehatan secara optimal. Saat ini kami juga sedang melakukan renovasi dapur guna meningkatkan kualitas pelayanan makanan bagi seluruh warga binaan,” ujar Desi.
Meski menghadapi keterbatasan kapasitas, Lapas Perempuan Palembang terus berupaya menjalankan berbagai program pembinaan yang selaras dengan Asta Cita Presiden RI dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Salah satunya melalui optimalisasi lahan tidur menjadi kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan yang mampu memberikan kontribusi antara 2,02 hingga 3 persen terhadap kebutuhan anggaran bahan makanan (BAMA) setiap bulan.
Selain mendukung ketahanan pangan, berbagai program pelatihan keterampilan juga terus dikembangkan sebagai bekal ekonomi bagi warga binaan setelah bebas nanti. Pelatihan tersebut meliputi menjahit, pembuatan kain songket, batik, jumputan, anyaman serat pisang abaca, konveksi kaos, sablon mug, salon kecantikan, laundry, tata boga, produksi roti, kue, kopi, tempe kedelai, hingga budidaya tanaman hidroponik.
Sementara itu, pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, seni tari, paduan suara, musik akustik, hingga color guard guna membangun karakter dan kepercayaan diri warga binaan.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Lapas Perempuan Palembang juga menghadirkan lima inovasi unggulan, yaitu SI INA sebagai aplikasi berbasis website untuk memantau data warga binaan dan layanan integrasi, LAVICA sebagai layanan video call gratis bagi warga binaan yang tidak dapat dikunjungi keluarga, SICANTIK sebagai platform digital pemasaran hasil karya warga binaan yang bahkan menjadi pilot project nasional bidang fashion, JELITA sebagai layanan kesehatan terpadu selama 24 jam, serta KLASIK sebagai inovasi pengelolaan sampah plastik bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.
Untuk memperkuat seluruh program tersebut, Lapas telah menjalin kerja sama dengan 58 mitra pemasyarakatan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BNN, instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum, dunia usaha, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.
Berbagai inovasi tersebut turut mengantarkan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 dan saat ini tengah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Terbaik II Satuan Kerja Pemasyarakatan Terbaik se-Indonesia pada Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2026, sertifikasi halal untuk 34 produk kuliner, hak cipta atas 13 motif batik dan satu karya lagu, serta Akreditasi Klinik Paripurna dengan nilai A Indeks Kapabilitas Rehabilitasi.
Kreativitas warga binaan juga mendapat apresiasi masyarakat.
Terbaru, karya berupa busana kain etnik dan gaun karnaval berbahan daur ulang sukses tampil memukau pada perayaan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 yang digelar pada 26–28 Juni 2026. Berbagai produk hasil pembinaan juga telah dipasarkan di sejumlah pusat perbelanjaan dan ruang publik seperti OPI Mall, Palembang Square, dan kawasan Benteng Kuto Besak.
Desi berharap kunjungan reses DPRD Sumsel menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dengan jajaran pemasyarakatan.
“Kami berharap sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang semakin kuat demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil I, H. Chairul S. Matdiah, MHKes, menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran Lapas Perempuan Palembang yang tetap mampu memberikan pelayanan terbaik di tengah kondisi kelebihan kapasitas yang sangat tinggi.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja luar biasa dari jajaran Lapas Perempuan Palembang. Meskipun menghadapi tantangan overcrowding yang sangat tinggi, pelayanan, pembinaan, dan pemenuhan hak warga binaan tetap berjalan secara humanis dan profesional,” katanya.
Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPRD Sumsel tersebut menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan pihak lapas akan menjadi perhatian serius DPRD Sumsel, terutama terkait keterbatasan ruang hunian, pemenuhan hak kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta penguatan sarana pembinaan dan kemandirian warga binaan.
“Persoalan kapasitas hunian, renovasi dapur, hingga penguatan program ketahanan pangan membutuhkan dukungan dan sinergi anggaran yang kuat. DPRD Sumsel akan berupaya mendorong program kemitraan maupun bantuan yang relevan agar pembinaan UMKM dan pemberdayaan warga binaan di Lapas Perempuan Palembang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas,” tegas Chairul.
(Yanti/Adv)
