Palembang. Berita Suara Rakyat. com
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari masyarakat saat pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I Masa Sidang VI Tahun 2026 di Kantor Lurah 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Senin (6/7/2026).
Dalam forum yang dihadiri para anggota DPRD Sumsel tersebut, sejumlah warga menyampaikan aspirasi mengenai dampak pelaksanaan program MBG terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kecil dan pelaku usaha mikro. Mereka menilai meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi operasional dapur MBG telah memengaruhi ketersediaan pasokan di pasar tradisional sehingga harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua RW 01 Kelurahan 32 Ilir, Agus Tarmizi. Menurutnya, sejak program MBG berjalan secara masif, harga berbagai kebutuhan pokok seperti telur, ayam, ikan, dan sayur-mayur mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Ia mengatakan kondisi tersebut paling dirasakan oleh pedagang makanan kecil, pemilik kantin sekolah, warung makan, hingga pelaku UMKM kuliner yang harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli bahan baku.
“Kami melihat sendiri di lapangan. Ketika memasuki masa libur sekolah dan kegiatan MBG ikut berhenti sementara, harga-harga kebutuhan pokok seperti telur, ikan, dan sayur langsung turun dan kembali normal. Karena itu banyak pedagang kecil yang berharap pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program ini agar tidak semakin membebani usaha masyarakat,” ujar Agus.
Menurutnya, aspirasi tersebut merupakan hasil masukan dari para pelaku usaha kecil yang selama ini terdampak langsung oleh fluktuasi harga bahan pangan.
Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang selama masa jeda program MBG pada libur sekolah pertengahan tahun, memang terjadi penurunan harga beberapa komoditas utama.
Harga telur ayam ras yang sebelumnya berkisar Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ayam potong juga turun dari sekitar Rp38.000 menjadi Rp31.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Sementara harga sejumlah sayuran seperti sawi, kubis, dan kacang panjang mengalami penurunan sekitar 20 hingga 30 persen seiring meningkatnya pasokan di pasar tradisional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, Abdullah Taufik, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah tentu memiliki tantangan dalam pelaksanaannya.
“Tidak ada gading yang tak retak. Setiap kebijakan besar pasti memiliki sisi positif maupun tantangan yang harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Abdullah mengajak masyarakat untuk melihat tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis secara utuh, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi tidak hanya digunakan untuk penyediaan makanan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.
Menurutnya, sekitar Rp2.000 dialokasikan untuk investasi peralatan dapur, Rp3.000 digunakan sebagai upah tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan sekitar Rp10.000 dibelanjakan untuk membeli bahan pangan lokal seperti beras, telur, ayam, ikan, dan sayuran dari petani serta peternak.
“Satu dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja lokal. Selain membuka lapangan pekerjaan, hasil panen petani dan peternak juga terserap sehingga roda ekonomi di daerah ikut bergerak,” jelasnya.
Terkait kenaikan harga sembako yang dikeluhkan masyarakat, Abdullah menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan bahan pangan dari dapur MBG memang memengaruhi pola distribusi karena sebagian besar pembelian dilakukan langsung kepada distributor maupun pemasok dalam jumlah besar.
Meski demikian, ia memastikan DPRD Sumsel akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
“Kami melakukan pengawasan secara rutin. Jika masyarakat menemukan persoalan di lapangan, baik mengenai distribusi, kualitas makanan, maupun pelaksanaannya, silakan segera disampaikan kepada kami agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil I Masa Sidang VI, H. Chairul S. Matdiah, MHKes, menilai aspirasi masyarakat merupakan masukan penting yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Menurutnya, tujuan Program Makan Bergizi Gratis sangat baik karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak serta upaya menurunkan angka stunting.
“Kita harus objektif melihat persoalan ini. Program MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Yang perlu dibenahi adalah pelaksanaannya di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan semua pihak,” ujar Chairul.
Politisi Partai Demokrat tersebut mengakui adanya dampak ekonomi yang dirasakan sebagian pelaku usaha kecil akibat perubahan pola distribusi bahan pangan. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengadaan bahan baku agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasar tradisional.
“Persoalannya bukan pada programnya, melainkan bagaimana sistem distribusi dan tata kelola pelaksanaannya. Jangan sampai tujuan membantu anak-anak memperoleh makanan bergizi justru berdampak terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil. Keseimbangan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tegasnya.
Chairul juga meminta instansi terkait bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera menyempurnakan sistem distribusi dan pengadaan bahan pangan sehingga tidak mengganggu stabilitas harga di pasar maupun aktivitas ekonomi pelaku UMKM.
“Ekonomi kerakyatan harus tetap berjalan seimbang. Pelaksanaan program di lapangan perlu terus dievaluasi agar manfaatnya maksimal, masyarakat memperoleh harga pangan yang stabil, pedagang kecil tetap bisa berusaha, dan tujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai,” pungkasnya.
(Yanti/adv)
